 |
| Foto, tempat pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Guyangan 1, kecamatan Bangsri, Jepara. |
Queensha.id - Jepara,
Upaya konfirmasi lanjutan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Guyangan 1 Bangsri, Yayasan Al Mawaddah, terkait sejumlah klaim kontroversial dalam pemberitaan sebelumnya berujung tanpa respons. Hingga dua hari setelah dikonfirmasi ulang, Kepala SPPG M. Nor Arif Afendi tidak memberikan tanggapan apa pun, meski persoalan yang disorot menyangkut keselamatan konsumsi siswa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sikap bungkam ini justru memperkuat kegelisahan publik.
Terlebih, klarifikasi awal yang sempat dimuat di media nasional dinilai bertentangan dengan fakta lapangan, kesaksian pihak sekolah, serta pernyataan resmi puskesmas.
Klaim Dibantah Fakta, Hak Jawab Tak Digunakan
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala SPPG Guyangan 1 Bangsri menyatakan bahwa pihak sekolah tidak membenarkan adanya ayam berdarah pada menu MBG perdana. Namun klaim tersebut terbantahkan oleh kesaksian siswa dan guru, serta konfirmasi petugas MBG di sekolah, yang menyebutkan ayam masih kurang matang dan sebagian nasi mendekati basi karena tercampur kuah.
Tak hanya itu, klaim pengawasan puskesmas “dua kali sepekan” juga dipatahkan oleh pernyataan tertulis Kepala Puskesmas Bangsri II, yang menyebutkan bahwa monitoring operasional baru dimulai Selasa, 16 Desember 2025, sehari setelah distribusi perdana MBG dilakukan.
Ketidaksesuaian data tersebut telah dikonfirmasi ulang oleh wartawan.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG tidak menggunakan hak jawabnya untuk memberikan klarifikasi lanjutan atau meluruskan perbedaan informasi.
Bungkam di Tengah Sorotan Publik
Dalam prinsip jurnalistik, hak jawab merupakan ruang penting bagi pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan atau bantahan berbasis data. Ketidakhadiran tanggapan dari SPPG Guyangan 1 Bangsri dinilai tidak sejalan dengan semangat transparansi, terlebih Program MBG menyangkut anggaran negara dan kesehatan anak-anak.
Pengamat pendidikan dan kesehatan publik menilai, diamnya pengelola justru memperbesar tanda tanya publik:
1. Apakah klaim sebelumnya memang tidak memiliki dasar kuat?
2. Mengapa klarifikasi awal disampaikan, namun klarifikasi lanjutan dihindari?
3. Di mana komitmen akuntabilitas penyelenggara program?
Keselamatan Anak Tak Bisa Menunggu
Program MBG bukan sekadar kegiatan administratif atau seremonial. Program ini menyentuh langsung hak dasar anak atas makanan yang aman, layak, dan bergizi. Karena itu, setiap temuan di lapangan semestinya ditanggapi secara serius, terbuka, dan bertanggung jawab.
Publik menilai, jika pengelola SPPG memilih bungkam di tengah kritik berbasis data dan kesaksian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra lembaga, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis itu sendiri.
Media Tegak pada Fakta
Media menegaskan tetap membuka ruang hak jawab bagi SPPG Guyangan 1 Bangsri maupun pihak terkait lainnya. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun pernyataan tambahan atau klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Kepala SPPG Yayasan Al Mawaddah Guyangan 1.
Fakta ini dicatat sebagai bagian penting dari pemberitaan demi menjaga akurasi, keseimbangan, dan kepentingan publik.
Sebab dalam program yang menyangkut anak-anak, diam bukan pilihan, dan klarifikasi tanpa tanggung jawab bukan solusi.
***
Sumber: Petrus.
Penulis: Petrus.
