Queensha.id – Jakarta,
Kebijakan pemerintah mengalokasikan hampir sepertiga anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu gelombang kritik dari kalangan guru dan pengamat pendidikan. Di tengah kesejahteraan guru yang masih jauh dari layak, kebijakan ini dinilai “melukai hati” para pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun dengan gaji minim.
Tangis guru honorer Indah Permata Sari pecah dalam Rapat Dengar Pendapat antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan DPR awal pekan ini. Guru sekolah dasar di Cibitung itu mengaku harus bekerja sambilan sebagai jasa antar-jemput laundry demi menutup kebutuhan hidup.
“Saya pulang mengajar lanjut kerja lagi. Gaji saya masih di bawah upah minimum,” katanya dengan suara bergetar.
Fenomena Indah bukan kasus tunggal. Data PGRI dan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menunjukkan setidaknya 700 ribu guru honorer di Indonesia masih berpenghasilan rendah. Survei 2025 bahkan mencatat 74 persen guru honorer bergaji di bawah Rp2 juta per bulan, sebagian hanya menerima ratusan ribu rupiah.
Di saat persoalan kesejahteraan guru belum terselesaikan, pemerintah justru mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk program MBG pada 2026. Dari total anggaran pendidikan Rp769,1 triliun, sekitar 67 persen dana program tersebut diambil dari pos pendidikan.
Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar, menilai alokasi dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara langsung. Ia menghitung dana tersebut cukup untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak Indonesia, memberikan beasiswa jutaan mahasiswa miskin, hingga menaikkan gaji jutaan guru honorer setara upah minimum.
“Dengan alokasi ratusan triliun, kita bisa memastikan anak menyelesaikan pendidikan, bukan hanya mendapat sepiring makanan yang habis dalam hitungan jam,” ujarnya.
Kritik juga datang dari organisasi guru. Mereka menilai pengalihan anggaran pendidikan ke program makan gratis berdampak langsung pada keterlambatan gaji dan berkurangnya alokasi untuk guru di daerah.
Iman Zanatul Haeri dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyebut pagu anggaran daerah untuk menggaji guru honorer semakin mengecil sejak program MBG berjalan.
“Dengan anggaran yang ada saja kesejahteraan guru belum terjamin. Sekarang diambil lagi, makin sulit,” katanya.
Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang guru honorer bernama Agustinus Nitbani menjadi sorotan setelah kisahnya viral. Selama lebih dari dua dekade mengajar, ia mengaku pernah digaji Rp50 ribu per bulan, naik perlahan hingga Rp600 ribu, lalu kembali turun menjadi sekitar Rp223 ribu per bulan.
Meski demikian, Agustinus mengaku tetap mengajar demi komitmen mencerdaskan anak bangsa.
“Saya bertekad mengajar sampai pensiun,” ujarnya.
Kontroversi semakin memanas ketika pemerintah berencana mengangkat puluhan ribu pekerja dapur MBG menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keputusan ini menimbulkan kecemburuan di kalangan guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa kepastian status.
Guru PPPK di Sumatra Utara, Jatmiko, menilai kebijakan tersebut tidak adil.
“Ini sangat melukai hati guru honorer. Mereka mengabdi puluhan tahun, tapi justru pegawai dapur yang diprioritaskan,” katanya.
Sejumlah pihak juga menggugat kebijakan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan gratis melanggar prinsip bahwa dana pendidikan harus digunakan untuk fungsi inti pendidikan, seperti gaji guru, fasilitas sekolah, dan kegiatan belajar mengajar.
Mereka menilai jika anggaran MBG dikeluarkan dari pos pendidikan, maka porsi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 hanya sekitar 14 persen, di bawah ketentuan minimal 20 persen.
Pemerintah sendiri menegaskan program MBG sebagai program prioritas nasional untuk meningkatkan gizi anak. Targetnya, puluhan juta penerima manfaat dapat dijangkau tahun ini melalui pembangunan ribuan dapur.
Namun di lapangan, polemik terus menguat. Di satu sisi, program makan gratis dianggap penting untuk kesehatan siswa. Di sisi lain, para guru menuntut kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama.
Perdebatan ini membuka pertanyaan besar yaitu apakah negara sedang membangun pendidikan dari piring makan, atau dari kesejahteraan guru yang mengajar di ruang kelas setiap hari?
***
Sumber: abc.net.au
Tim Redaksi.
