Queensha.id – Edukasi Sosial,
Hubungan antara pejabat publik dan masyarakat kembali menjadi sorotan. Di tengah tingginya kesadaran warga membayar pajak, muncul tuntutan agar aparatur negara menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan.
Di sisi lain, sejumlah pejabat menilai tidak semua aparatur layak disamaratakan dengan pelaku korupsi.
Seorang warga yang ditemui di Jepara menyampaikan keresahan yang kini banyak dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pajak yang dibayarkan rakyat seharusnya berbanding lurus dengan pelayanan dan kejujuran pejabat.
“Kami ini yang menggaji pejabat lewat pajak. Jadi jangan sampai tega korupsi. Kami bayar pajak tiap tahun, harapannya pelayanan juga bersih dan jujur,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran publik bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dan daerah, termasuk gaji serta operasional pejabat. Karena itu, ekspektasi terhadap integritas aparatur juga semakin tinggi.
Namun di sisi lain, sejumlah pejabat merasa perlu meluruskan persepsi bahwa tidak semua pejabat identik dengan praktik korupsi. Salah satu pejabat daerah yang enggan disebut namanya menilai, masih banyak aparatur yang bekerja dengan baik dan patuh terhadap aturan, termasuk dalam hal kewajiban pajak.
“Biarlah ada penilaian negatif karena memang ada oknum yang korupsi. Tapi tidak semua seperti itu. Kami juga bekerja dengan amanah dan disiplin, bahkan kami juga bayar pajak seperti warga lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, stigma negatif yang melekat pada kata “pejabat” saat ini menjadi tantangan tersendiri. Ia berharap masyarakat tetap kritis, tetapi juga objektif dalam menilai kinerja aparatur negara.
Pandangan Pengamat Sosial
Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai dinamika ini menunjukkan adanya jarak kepercayaan antara masyarakat dan pejabat yang harus segera dijembatani.
“Dulu kata ‘pejabat’ identik dengan kehormatan dan pengabdian. Sekarang, di mata sebagian masyarakat, maknanya bergeser karena kasus korupsi yang berulang. Ini membuat kepercayaan publik menurun,” ujar Purnomo, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan bahwa kritik warga merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi, terlebih ketika masyarakat merasa berkontribusi melalui pajak. Namun, ia juga mengingatkan agar penilaian tidak digeneralisasi.
“Warga berhak menuntut integritas karena pajak mereka menjadi sumber pembiayaan negara. Tapi penting juga diingat, tidak semua pejabat buruk. Banyak yang bekerja dalam tekanan tinggi, tetap disiplin pajak, dan menjalankan amanah,” jelasnya.
Purnomo menilai solusi utama terletak pada transparansi dan kinerja nyata. Kepercayaan publik, menurutnya, tidak bisa dibangun lewat narasi semata, melainkan melalui pelayanan yang konsisten, bersih, dan akuntabel.
“Jika pejabat ingin kepercayaan kembali, buktinya harus lewat tindakan. Sementara masyarakat juga perlu mengawasi secara kritis namun adil. Di situlah hubungan sehat antara rakyat dan pejabat bisa terbangun,” tegasnya.
Krisis Kepercayaan dan Harapan Baru
Di tengah meningkatnya kesadaran pajak dan tuntutan transparansi, relasi antara warga dan pejabat berada pada titik penting. Masyarakat menuntut integritas, sementara pejabat berharap penilaian yang lebih objektif.
Keduanya sepakat pada satu hal: jabatan adalah amanah. Ketika amanah dijalankan dengan baik, kepercayaan publik akan tumbuh. Namun ketika disalahgunakan, kritik warga menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.
***
