Queensha.id - Jakarta,
Ketegangan hukum kian memuncak setelah Rismon Sianipar, seorang ahli forensik digital, melontarkan tantangan terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di hadapan publik, melalui kanal YouTube Marilok, Rismon mendesak sang Presiden untuk membuktikan keaslian ijazahnya secara fisik bukan sekadar digitalisasi dokumen.
Ijazah UGM Dipertanyakan, Rismon Kritik Forensik Polri
Dalam pernyataannya yang kontroversial, Rismon menyebut hasil analisis forensik Bareskrim Polri sebagai "prematur dan tidak ilmiah". Ia menyoroti bahwa metode yang digunakan, seperti analisis tekstur kertas, tidak cukup kuat untuk memvalidasi dokumen berusia lebih dari 40 tahun.
“Ijazahnya tampak seperti baru dicetak kemarin. Mana mungkin kertas dari era 1980-an masih seputih itu? Harusnya diuji secara ilmiah dengan paper dating, kromatografi tinta, hingga analisis mikroskopis,” kata Rismon dalam diskusi tersebut.
Rismon bahkan menyamakan ketidakkonsistenan ini dengan beberapa kasus kriminal besar di Indonesia, seperti Jessica Wongso dan Vina Cirebon, yang menurutnya sarat manipulasi bukti oleh aparat penegak hukum.
Ditetapkan sebagai Tersangka? Rismon Tak Gentar
Rismon kini menghadapi penyidikan oleh Subdit Kamneg Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran hoaks. Namun ia mempertanyakan logika pelaporan tersebut.
“Ini kan pidana murni, bukan ancaman terhadap keamanan negara. Saya justru heran, kok malah dilabeli sebagai ancaman nasional?”
Alih-alih gentar, Rismon menyatakan siap diadili. “Saya tidak akan lari. Di pengadilan, saya akan hadir dengan data ilmiah. Dan saya minta Jokowi juga hadir, bukan lewat kuasa hukum, bukan dengan proyeksi digital. Tunjukkan dokumen aslinya!”
Pertarungan Publik dan Moral
Rismon menegaskan, isu ini bukan urusan pribadi, melainkan ujian terhadap integritas pejabat publik. Ia membandingkan respons Jokowi dengan Presiden AS Barack Obama, yang saat diragukan asal-usulnya, langsung merilis birth certificate aslinya.
“Presiden dipilih oleh rakyat. Ia berhutang kejelasan, bukan kebisuan. Ini soal kepercayaan negara,” ujarnya lantang.
Di sisi lain, ia menyoroti lemahnya independensi kepolisian, terutama dalam kasus-kasus besar yang menyentuh lingkar elit kekuasaan.
Respons Pengamat: Ujian Akuntabilitas Demokrasi
Analis keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menggarisbawahi betapa krusialnya kasus ini dalam demokrasi modern.
“Jika lembaga penegak hukum menghentikan penyidikan tanpa transparansi, itu alarm bahaya bagi demokrasi. Rakyat berhak tahu siapa yang memimpin mereka dan dengan dokumen apa.”
Publik pun terbelah: sebagian menganggap Rismon sebagai sosok berani yang membongkar borok kekuasaan; sebagian lain mencium aroma politis dan upaya delegitimasi terhadap warisan pemerintahan Jokowi.
Tiga Pertanyaan Kunci yang Mencuat:
1. Akankah Jokowi menanggapi tantangan Rismon dan menunjukkan dokumen asli ijazahnya ke publik?
2. Bisakah kepolisian membuktikan independensi dalam kasus yang menyentuh simbol negara?
3. Apakah kasus ini akan menjadi preseden baru dalam verifikasi pemimpin di masa depan?
Bukan Soal Ijazah, Tapi Masa Depan Bangsa
Rismon mengakhiri diskusi dengan pesan keras:
“Ini bukan tentang saya atau Presiden. Ini tentang masa depan republik. Jika kita biarkan kebohongan jadi tradisi, kita sedang menggali kuburan untuk keadilan.”
Catatan Redaksi: Artikel ini ditulis berdasarkan klaim publik Rismon Sianipar dan belum mendapat konfirmasi langsung dari pihak Istana maupun Kepolisian. Untuk menjaga objektivitas, pembaca disarankan menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait dan memverifikasi informasi melalui sumber primer.
***
Sumber:
1. YouTube Marilok – Forum Keadilan TV
2. Catatan Hukum dan Forensik Digital Rismon Sianipar
3. Wawancara Eksklusif bersama narasumber independen
