 |
| Foto, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Penyusunan Masterplan Pengelolaan Pesisir dan Pembentukan Project Management Office (PMO). Kegiatan ini dihelat di Hotel d’Season Premier Bandengan, Jepara. |
Queensha.id - Jepara,
Upaya serius untuk menyusun arah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir kembali diperkuat melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Penyusunan Masterplan Pengelolaan Pesisir dan Pembentukan Project Management Office (PMO). Kegiatan ini dihelat di Hotel d’Season Premier Bandengan, Jepara, selama dua hari, dan diikuti oleh puluhan peserta lintas sektor dari pemerintah, akademisi, NGO, hingga kelompok nelayan.
FGD ini merupakan inisiasi Konsorsium FOCUS (Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability), sebagai bagian dari langkah konkret menjawab kebutuhan mendesak atas perencanaan wilayah pesisir. Mengacu pada surat edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah, seluruh kabupaten yang memiliki garis pantai diwajibkan menyusun rencana pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Acara ini dibuka oleh Dwi Yogo Adiwibowo, ST. MT dari Bappeda Jepara, yang menekankan pentingnya forum ini untuk menghimpun masukan dari para pihak dalam rangka membentuk landasan kebijakan yang tepat sasaran. “Kami mengapresiasi inisiatif ini. Masukan dari semua peserta sangat kami perlukan demi kemajuan pengelolaan pesisir di Jepara,” ungkapnya, Senin (23/6/2025).
Project Manager Konsorsium FOCUS, Miranda, dalam pengantarnya menyampaikan pentingnya menjaga laut dan pesisir sebagai sumber kehidupan dan gizi masyarakat.
Ia menekankan, “Laut dan pesisir adalah tabung oksigen saat kita menyelam dalam tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan. Kita butuh laut yang sehat untuk masa depan yang berkelanjutan," imbuhnya.
FGD kali ini tidak hanya bersifat seremonial, namun difokuskan pada tiga isu besar: infrastruktur dan sanitasi, sumber daya alam dan lingkungan, serta sosial ekonomi. Tiap kelompok membahas dan mengurai persoalan spesifik, termasuk tumpang tindih kebijakan, monopoli pengelolaan, alih fungsi lahan, dan minimnya regulasi yang berpihak pada masyarakat pesisir.
Salah satu sorotan paling mencuat datang dari Tri Hutomo, Ketua Ajicakra Indonesia, yang secara tegas mengusulkan pentingnya penerapan kebijakan kepulauan di wilayah Karimunjawa. Ia menilai, selama ini kebijakan yang diterapkan terhadap Kecamatan Karimunjawa masih disamakan dengan kebijakan wilayah daratan, padahal karakteristiknya sangat berbeda.
“Karimunjawa adalah daerah berciri kepulauan, bukan daratan. Maka nomenklatur dan kebijakannya pun harus menyesuaikan kodrat geografisnya. Kebijakan yang berlaku sekarang justru menghambat potensi Karimunjawa,” ujar Tri Hutomo.
Ia menyoroti kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang hanya menghitung berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk. Padahal wilayah kepulauan seperti Karimunjawa memiliki laut lebih luas, tetapi dengan jumlah penduduk yang tersebar dan terbatas. “Saat air pasang, kami kehilangan daratan. Tapi itu tidak pernah masuk hitungan distribusi anggaran,” tambahnya.
Tri juga mengungkapkan bahwa pengelolaan wilayah laut kini menjadi kewenangan provinsi dan pusat, menyisakan ruang terbatas bagi pemerintah kabupaten dalam menentukan arah pembangunan pesisir. Kondisi ini membuat daerah kepulauan seperti Karimunjawa kerap tertinggal meskipun kaya potensi di mulai dari perikanan, wisata bahari, hingga perdagangan antar pulau.
“Kalau kita tidak memperjuangkan kebijakan kepulauan, maka Karimunjawa akan terus tertinggal. Ongkos distribusi mahal, biaya hidup tinggi, tetapi anggaran dan kebijakan tetap seperti di daratan. Ini tidak adil,” tegasnya.
FGD hari pertama ditutup dengan identifikasi isu-isu prioritas yang nantinya akan menjadi bahan dalam pembahasan solusi pada hari kedua. Isu-isu strategis dari ketiga kelompok akan dikaji lebih dalam guna merumuskan peta jalan kebijakan yang relevan bagi pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Jepara.
Menuju Masa Depan Pesisir Jepara
FGD ini bukan sekadar diskusi teknis, melainkan langkah penting dalam membangun sinergi antar-pihak untuk masa depan pesisir Jepara yang inklusif dan berkelanjutan. Usulan penerapan kebijakan kepulauan di Karimunjawa menjadi salah satu simpul penting dalam diskusi, membuka peluang bagi lahirnya kebijakan baru yang lebih berpihak pada realitas geografis dan sosial masyarakat pulau.
Dengan dibentuknya Project Management Office (PMO) dan disusunnya masterplan yang kolaboratif, harapannya tidak hanya nelayan yang merasakan dampak positif, namun juga generasi mendatang yang akan menikmati laut dan pesisir sebagai rumah kehidupan, bukan sekadar sumber ekonomi.
***
Sumber: ACI.
