 |
| Foto, Mahfud MD. |
Queensha.id - Jakarta,
Pakar hukum tata negara sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2004–2008, Mahfud MD, kembali melontarkan pernyataan mengejutkan soal besarnya penghasilan anggota Dewan. Menurutnya, gaji anggota DPR bukan hanya sekitar Rp 230 juta per bulan seperti yang kerap diberitakan, melainkan bisa menembus miliaran rupiah.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025).
“Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini (Rp 230 juta) mungkin uang bulanan untuk keluarga, rumah, dan sebagainya, tunjangan. Di luar ini kan ada uang reses,” kata Mahfud.
Kritik di Tengah Kondisi Ekonomi Sulit
Mahfud menyoroti kontrasnya pendapatan anggota DPR dengan kondisi rakyat yang masih banyak hidup kesusahan. Ia mengaku masih kerap melihat gelandangan mengais tempat sampah untuk mencari sisa makanan.
“Jadi benar kalau kemudian DPR banyak dikritik karena tarolah agak hedonis juga hidupnya mereka. Jadi kita harus maklumi rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, gaji resmi anggota DPR memang tidak besar, tetapi tunjangan serta berbagai fasilitas tambahan membuat total penghasilan mereka melonjak drastis. Ia bahkan mengungkap pengalaman masa jabatannya, ketika uang reses tiga bulan sekali saja sudah mencapai Rp 42 juta pada 2004.
“Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen, dapat lagi setiap 1 UU, kalau membahas 1 UU, 1 kepala itu Rp 5 juta. Berapa UU dalam 1 tahun? Wah ini kecil banget. Rp 232 juta itu apa? Itu kan yang rutin bulanan,” kenangnya.
Studi Banding Jadi Sorotan
Mahfud juga menyinggung praktik studi banding anggota DPR ke luar negeri yang menurutnya justru tetap berjalan meski undang-undang sudah selesai dibahas.
“Sesudah saya jadi Ketua MK, datang utusan dari DPR, ‘Pak, Bapak milih kunjungan kerja studi banding ke mana?’ Saya jawab, untuk apa? UU sudah selesai. Tapi dijawab ‘ini kan hak, Pak.’ Saya coret, saya nggak mau. Itu gede uangnya, dapat hotel, bisnis class, uang saku dolar,” ungkapnya.
Data Fitra: Rp 230 Juta Bukan Angka Final
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap bahwa penghasilan anggota DPR bisa mencapai Rp 230 juta per bulan atau Rp 2,8 miliar per tahun. Angka ini mencakup gaji pokok, tunjangan, serta fasilitas melekat pada jabatan.
Berdasarkan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2023 (Rp 1,2 triliun) dan 2024 (Rp 1,18 triliun).
Peneliti Fitra, Bernard Allvitro, menilai jurang antara gaji DPR dan upah minimum rakyat terlalu lebar.
“Jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 5,39 juta per bulan, pendapatan anggota DPR mencapai 42 kali lipat. Bahkan dibandingkan dengan upah minimum di Banjarnegara yang Rp 2,17 juta, selisihnya 105 kali lipat,” ujar Bernard.
Polemik Lama yang Terus Muncul
Isu gaji DPR memang berulang kali menjadi sorotan publik, terutama di saat kondisi ekonomi rakyat masih sulit. Mahfud MD menegaskan, transparansi dan pengendalian tunjangan anggota DPR perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Rakyat harus dimaklumi kalau merasa iri dan kecewa, karena perbandingannya memang jauh sekali,” pungkas Mahfud.
***
