 |
| Foto, beli gas Elpiji 3 kilogram wajib bawa KTP. |
Queensha.id - Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan aturan pembelian LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan berlaku mulai tahun depan.
Kebijakan ini, kata Bahlil, diterapkan untuk menjamin penyaluran subsidi tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin.
“Tahun depan, iya (beli LPG berdasarkan NIK),” ujar Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8).
Hanya untuk 40 Persen Warga Termiskin
Bahlil menegaskan, LPG 3 kg bersubsidi hanya boleh dibeli oleh masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4. Artinya, hanya 40 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang berhak membeli gas melon bersubsidi.
“Jadi, kalian jangan pakai LPG 3 kg lah. Desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” kata Bahlil, mengingatkan agar kalangan menengah hingga kaya tidak lagi memakai gas bersubsidi ini.
Pembatasan Kuota dan Data Tunggal
Menurutnya, pemerintah juga akan menerapkan pembatasan kuota agar LPG 3 kg tidak ikut dinikmati kelas menengah atas. Kebijakan itu bakal merujuk pada data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Nanti kita kontrol dari kuotanya, dan nanti datanya data tunggal dari BPS. Teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” tegasnya.
Pernah Tuai Polemik
Sebelumnya, kebijakan serupa sempat diberlakukan awal tahun ini. Saat itu, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg oleh pengecer dan mewajibkan masyarakat membeli langsung di pangkalan dengan menunjukkan KTP.
Namun, aturan tersebut menimbulkan polemik di lapangan. Gas melon menjadi langka dan masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkannya.
Situasi mereda setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Bahlil kemudian melonggarkan aturan dengan membolehkan warung atau toko sembako menjual LPG 3 kg, asalkan sudah terdaftar sebagai subpangkalan resmi.
“Rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG,” kata Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2).
***
