 |
| Foto, mobil impor dari India. |
Queensha.id — Nasional,
Kritik terhadap arah kebijakan industri nasional kembali mencuat di ruang publik. Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, melontarkan sorotan tajam melalui unggahan media sosial yang menyinggung konsistensi antara janji kampanye dan realisasi kebijakan pemerintah.
Dalam tulisannya yang viral, Purnomo menilai terdapat ketidaksinkronan antara komitmen memperkuat produksi dalam negeri dengan praktik pengadaan kendaraan yang justru berasal dari impor.
Ia bahkan menuliskan kalimat bernada keras:
“Dia cuma pengen jadi presiden bukan pemimpin.”
Pernyataan tersebut merujuk pada janji kampanye yang sebelumnya menekankan penguatan industri nasional, pengurangan ketergantungan impor, serta dorongan terhadap kemandirian ekonomi Indonesia.
Menurut Purnomo, keputusan pemerintah mengimpor mobil dari India dinilai bertentangan dengan semangat industrialisasi nasional. Ia berpendapat, belanja negara seharusnya menjadi instrumen strategis untuk menghidupkan industri dalam negeri.
“Jika kemandirian industri benar-benar prioritas, maka pengadaan kendaraan pemerintah mestinya menjadi motor penggerak pabrikan nasional,” tulisnya, Sabtu (28/2/2026).
Ia menilai kebijakan pengadaan berbasis produk lokal berpotensi menciptakan efek domino ekonomi, mulai dari pembukaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok nasional, hingga peningkatan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Publik Menuntut Konsistensi
Kritik tersebut juga memantik pertanyaan publik mengenai konsistensi antara janji politik dan implementasi kebijakan setelah pemerintahan berjalan.
Dalam pandangan Purnomo, dukungan terhadap produk dalam negeri tidak boleh berhenti pada slogan kampanye semata, melainkan harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata dalam setiap kebijakan strategis negara.
“Ini bukan sekadar soal mobil atau impor. Ini soal keberpihakan pada tenaga kerja Indonesia dan masa depan kemandirian ekonomi,” tegasnya.
Diskursus Lama yang Kembali Menguat
Isu penggunaan produk dalam negeri sebenarnya bukan persoalan baru. Pemerintah selama ini mendorong program peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai strategi memperkuat industri nasional.
Namun kritik seperti yang disampaikan Purnomo menunjukkan masih adanya jurang persepsi antara kebijakan yang diharapkan masyarakat dengan keputusan yang diambil di tingkat pemerintahan.
Perdebatan ini diperkirakan akan terus berkembang, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi kebijakan ekonomi dan konsistensi janji politik.
***
Tim Redaksi.
