Queensha.id - Jakarta,
Polri memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan mengonsolidasikan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir. Melalui rapat koordinasi lintas lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), Polri menggandeng Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, asosiasi pabrik pakan ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memastikan produksi jagung nasional tetap stabil sekaligus menyejahterakan petani.
Rakor tersebut dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku wakil posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, dan diikuti seluruh Polda se-Indonesia secara daring. Fokus utama pertemuan adalah evaluasi kinerja 2025 dan penyusunan strategi 2026 setelah Indonesia berhasil melewati tahun lalu tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Rakor ini menjadi langkah konsolidasi agar strategi 2026 lebih kuat dan terarah,” ujar Brigjen Langgeng.
Polri Jadi Penghubung Modal Petani
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) dan lembaga perbankan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, petani difasilitasi memperoleh modal tanam dan perluasan lahan.
Implementasi program ini sudah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk di Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani mendapatkan akses pembiayaan untuk kembali menanam jagung secara berkelanjutan.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 pihaknya menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak.
“Pembiayaan ini diharapkan mendorong produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memastikan petani memiliki akses modal yang sehat,” jelasnya.
Harga Dijaga, Petani Dilindungi
Tak hanya soal permodalan, Polri juga berupaya menjaga stabilitas harga agar petani tidak terjebak menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah. Kerja sama dengan Perum Bulog menjadi kunci dalam menyerap hasil panen dengan harga yang berpihak pada petani.
Berdasarkan surat internal Bulog, pengadaan jagung tahun 2026 ditargetkan mencapai 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung petani di angka Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Bebaskan Petani dari Tengkulak
Program ketahanan pangan berbasis jagung ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, memperluas areal tanam, serta memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak. Pendampingan manajerial dilakukan agar petani mampu mengelola produksi, pemasaran, dan keuangan secara lebih profesional.
Polri berharap melalui konsolidasi lintas sektor ini, produksi jagung nasional dapat meningkat signifikan pada 2026, sekaligus memperkuat cadangan pangan dan kesejahteraan petani.
Rakor ketahanan pangan ini menjadi sinyal bahwa penguatan sektor pertanian tak lagi hanya menjadi tugas kementerian teknis, melainkan gerakan bersama lintas lembaga. Jagung, sebagai komoditas strategis pakan ternak, kini menjadi salah satu kunci stabilitas pangan dan ekonomi nasional.
***
Tim Redaksi.
