 |
| Foto, tangkap layar dari unggahan akun Facebook Hadi Priyanto, Senin (9/3/2026). |
Queensha.id – Jepara,
Polemik terkait transparansi harga dalam program makan bergizi gratis (MBG) bagi pelajar kembali mencuat di Kabupaten Jepara. Kali ini, sorotan datang dari budayawan sekaligus wartawan senior Hadi Priyanto, yang mengunggah kritik melalui akun Facebook pribadinya mengenai daftar menu makanan yang dibagikan di SDN 04 Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.
Dalam unggahannya bertanggal 9 Maret 2026, Hadi mempertanyakan perbedaan harga salah satu item menu yang tercantum dalam daftar pembagian makanan kepada siswa. Ia menyoroti harga minuman sari kacang hijau kemasan 100 ml yang menurutnya tertulis Rp2.000 pada label kemasan, namun dalam daftar menu tercatat Rp2.500.
“Harga eceran minuman sari kacang hijau 100 ml ini tertulis di kemasan hanya Rp2.000. Tapi di daftar menu tanggal 9 Maret 2026 tertulis Rp2.500. Kok bisa ya. Padahal belinya pasti per dus yang harganya pasti lebih murah,” tulisnya.
Unggahan tersebut kemudian memicu pertanyaan lebih luas mengenai transparansi harga dalam program makanan yang dibagikan kepada siswa sekolah dasar.
Soroti Perhitungan Menu Lain
Selain minuman, Hadi juga menyinggung harga komponen menu lainnya, seperti ayam ungkep bagian sayap yang dalam daftar menu disebut seharga Rp4.000 per potong. Ia membandingkannya dengan harga pasaran ayam yang menurutnya sekitar Rp40.000 per kilogram dengan isi sekitar 14 hingga 15 potong.
Jika dihitung secara sederhana, harga per potong ayam diperkirakan berada di kisaran Rp2.600 hingga Rp2.800. Sementara dalam daftar menu tercantum Rp4.000.
Tak hanya itu, buah pisang ambon yang tercatat senilai Rp2.000 per porsi juga menjadi bagian dari perhitungannya.
Dari situ, Hadi mempertanyakan potensi selisih harga yang bisa muncul dari setiap item makanan yang dibagikan kepada siswa.
Pengamat Sosial: Transparansi Penting agar Tak Timbul Kecurigaan
Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai polemik tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pihak pengelola program untuk membuka secara jelas mekanisme pengadaan dan perhitungan harga menu.
Menurutnya, program makanan bagi siswa merupakan kebijakan yang sangat baik, tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang transparan agar tidak memicu kecurigaan di tengah masyarakat.
“Program makan bergizi untuk siswa itu sangat positif. Namun jika muncul selisih harga yang dipertanyakan masyarakat, maka yang diperlukan adalah keterbukaan. Dengan transparansi, publik bisa memahami apakah ada biaya distribusi, pengolahan, atau komponen lain yang mempengaruhi harga,” ujar Purnomo, Senin (9/3).
Ia juga menambahkan bahwa kontrol dari masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas program publik.
“Pengawasan masyarakat tidak selalu berarti tuduhan. Justru itu bagian dari kontrol sosial agar program yang baik tetap berjalan dengan jujur dan tepat sasaran,” tambahnya.
Perlu Klarifikasi Pengelola Program
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola program maupun pihak sekolah terkait rincian harga menu yang dipersoalkan tersebut.
Sejumlah warga berharap pihak terkait dapat memberikan klarifikasi secara terbuka, mulai dari mekanisme pengadaan bahan makanan, harga pembelian, hingga sistem distribusi menu ke sekolah.
Transparansi dinilai penting agar program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa tidak justru memicu polemik di tengah masyarakat.
***
Tim Redaksi.
Queensha Jepara | Senin, 9 Maret 2026.
