Queensha.id - Semarang,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan dana hibah senilai Rp 125 miliar untuk mendukung peran organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya. Dana ini digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan akan menyasar 1.248 ormas di seluruh provinsi.
Hingga 20 Mei 2025, sebanyak 567 ormas telah menerima pencairan dana hibah dengan total Rp 55,5 miliar atau sekitar 44,3 persen dari total anggaran. Penyerahan bantuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, sosial, keagamaan hingga pemberdayaan ekonomi.
“Dana hibah ini merupakan bagian dari APBD yang setiap tahun kami alokasikan untuk merangkul organisasi-organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam konferensi pers di Semarang, Selasa (20/5).
Taj Yasin menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar formalitas belaka. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran secara konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun, jumlah penerima dana hibah saat ini masih belum mencakup seluruh ormas yang terdaftar secara resmi. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, terdapat 2.044 ormas berbadan hukum yang tercatat aktif di provinsi ini.
Hal ini memunculkan pertanyaan sekaligus harapan: bagaimana seleksi dilakukan, dan sejauh mana evaluasi serta transparansi dijaga dalam pendistribusian dana miliaran rupiah ini?
Pengawasan dan Transparansi Menjadi Sorotan
Meski dinilai strategis dalam memperkuat partisipasi sipil, dana hibah semacam ini kerap menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan menjadi kunci penting.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Diponegoro, Dr. Fajar Santosa, mengingatkan agar Pemprov Jateng tidak hanya fokus pada penyaluran, tetapi juga melakukan evaluasi dampak secara berkala. “Ormas harus melaporkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai bantuan hanya menjadi alat politik atau ‘proyek musiman’,” tegasnya.
Menanti Aksi Nyata dari Ormas
Dengan anggaran besar yang dikucurkan, publik kini menanti kontribusi nyata dari ormas dalam menjawab persoalan-persoalan sosial di Jawa Tengah. Apakah bantuan ini akan melahirkan inovasi sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, atau justru berhenti pada laporan administratif semata?
Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, keberhasilan program ini sangat tergantung pada keseriusan ormas dalam mengemban amanah dan ketegasan pemerintah dalam mengawasinya.
***
Sumber: Jateng update.
