Queensha.id - Jepara,
Pemerintah Kabupaten Jepara resmi mendapatkan lampu hijau dari DPRD Jepara untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp87 miliar. Dana tersebut akan difokuskan untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah titik strategis di wilayah Jepara. Persetujuan ini diperoleh dalam Rapat Paripurna DPRD Jepara yang berlangsung di ruang rapat DPRD, Kamis (12/6).
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menjelaskan bahwa mekanisme peminjaman akan dilakukan melalui Bank Jateng. Ia menegaskan bahwa pinjaman ini bukan penyebab defisit APBD 2025.
“Defisit ini bukan karena pinjaman. Keuangan kita masih ditopang SiLPA tahun lalu sebesar Rp173 miliar. Selain itu, diskon listrik 50% untuk pelanggan 900kWh ke bawah juga turut memengaruhi,” ujar Bupati Wiwit.
Dana pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan 19 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Peningkatan jalan mencakup perkerasan beton, aspal hotmix, pelebaran, serta pembangunan drainase. Beberapa proyek prioritas antara lain:
1. Jalan Purwogondo–Manyargading sepanjang 1.350 meter akan dibeton
2. Jalan RA Kardinah sepanjang 1.550 meter juga akan dibeton.
3. Jalan Tulakan–Bandungharjo sepanjang 5.330 meter akan dilapisi hotmix dan dilengkapi drainase.
4. Jalan Banyuputih–Gotri sepanjang 2.075 meter akan diperlebar, diberi hotmix, dan drainase.
5. Jalan Tegalsambi–Telukawur sepanjang 3.400 meter akan ditingkatkan kualitasnya dengan hotmix.
Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyampaikan bahwa rencana pinjaman ini sudah melalui pembahasan panjang. Menurutnya, seluruh alokasi pinjaman telah sesuai dengan misi besar menuju Jepara MULUS (Modern, Unggul, Luwes, Unggul dan Sejahtera).
“Semua masuk ke perbaikan infrastruktur jalan strategis. Ini selaras dengan visi kami untuk membangun Jepara dari aspek konektivitas dan aksesibilitas,” kata Agus, Kamis (12/6).
Namun demikian, Agus mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan pinjaman. Ia menyoroti potensi penurunan pendapatan daerah yang harus dijadikan bahan evaluasi.
“Jika ada pinjaman tapi pendapatan daerah menurun, itu jadi tantangan serius. Maka strategi optimalisasi pendapatan seperti dari pajak, BPHTB, hingga e-Ticketing di obyek wisata harus dimaksimalkan,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek ganda: mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah lewat infrastruktur yang memadai sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi warga di pedesaan dan kawasan terpencil.
Dengan disetujuinya pinjaman ini, Jepara menapaki langkah besar untuk keluar dari keterbatasan anggaran dan menjemput masa depan infrastruktur yang lebih baik. Kini tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan dapat berjalan transparan, efektif, dan tepat sasaran.
***
Sumber: BS.
