 |
| Foto, warga Desa Sinanggul, kecamatan Mlonggo yang demo beberapa hari lalu. |
Queensha.id - Jepara,
Pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan komitmen kuat untuk merespons keluhan warga, meskipun harus turun tangan pada wilayah di luar kewenangannya. Jembatan penghubung di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, yang telah lama mengalami kerusakan, dipastikan akan dibangun ulang dengan bantuan dana dari APBD 2026 sebesar Rp2,55 miliar.
Langkah ini diambil setelah kondisi jembatan dinilai membahayakan dan terus mengalami kerusakan serius. Meski bukan jalan kabupaten, melainkan jalan poros desa, Pemerintah Kabupaten Jepara tetap merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jepara, Ary Bachtiar, menegaskan bahwa status jembatan tersebut memang bukan aset kabupaten. Namun demikian, upaya perbaikan sementara tetap dilakukan. “Jembatan di Sinanggul yang rusak merupakan jalan poros desa yang asetnya milik Desa Sinanggul. Jadi statusnya bukan jalan kabupaten,” ungkap Ary, Sabtu (28/6).
Dinas PUPR sebelumnya telah menutup lubang pada jembatan menggunakan pelat besi untuk menjaga agar kendaraan ringan masih bisa melintas. Namun, kondisi jembatan terus memburuk. Struktur batu bata yang melengkung tak mampu lagi menahan beban kendaraan—terlebih, jalur ini kerap dilewati truk pengangkut kayu yang kelebihan muatan.
“Lubangnya makin melebar dan membahayakan pengguna jalan. Secara teknis, jembatan itu memang sudah tidak layak,” kata Ary.
Kesigapan Pemerintah Kabupaten Jepara pun berlanjut. Menyadari bahwa biaya pembangunan jembatan memerlukan anggaran besar, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo memutuskan untuk mengalokasikan dana pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
“Bupati Jepara akan membantu melalui APBD 2026 sebesar Rp2,55 miliar,” tutur Ary menutup keterangannya.
Pembangunan jembatan yang layak diharapkan mampu memulihkan kelancaran arus transportasi warga dan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Meski berada di luar kewenangan struktural, Pemkab Jepara menegaskan komitmen untuk hadir di tengah warganya, demi keselamatan dan kemajuan desa.
***
Sumber: Bang Yos/RMOL Jateng.
