Queensha.id - Jepara,
Sebuah unggahan dari akun Facebook Isti Banyu di grup "Info Seputar Jepara" tengah ramai diperbincangkan warga net. Curhatan yang dibagikan pada Minggu pagi itu mengungkapkan keresahan banyak wali murid terkait rencana kegiatan piknik sekolah yang dinilai tidak adil.
Dalam unggahan tersebut, Isti menulis:
"Lur, nyuwun bantuan solusi, sekolah anak mengadakan piknik, terus rapat.. Ngga semua pengen ikut, terus ada form kesediaan mengikuti.. Lha kok ternyata wis booking 2 bis.. Lha karena peserta kurang, pihak sekolah memasrahkan kepada wali murid yang ikut, terus dari itu sing ngga ikut kon melu bayar, ngoten niku sae ne pripun? Atau ada solusi lain yg lebih baik, wong rak melu piknik mergo lagi butuh hemat.. lha kok dadi dipaksa mbayari wong lungo piknik.."
Keluhan tersebut mencerminkan fenomena yang semakin sering terjadi: kegiatan sekolah non-akademik seperti rekreasi yang berujung pada kewajiban kolektif, meski tidak semua murid atau wali murid setuju untuk ikut serta.
Ketika Piknik Menjadi Beban
Sejumlah wali murid yang merasa keberatan akhirnya menyuarakan ketidaksetujuannya. “Kami sedang berhemat, kenapa malah dipaksa bayar untuk kegiatan yang tidak kami ikuti?” ungkap salah satu orang tua saat diwawancarai via pesan pribadi.
Polemik ini memunculkan pertanyaan besar: apakah kebijakan membagi rata biaya piknik, termasuk kepada yang tidak ikut, dapat dibenarkan?
Himbauan dari Dinas Pendidikan terkait piknik atau karya wisata yang dilarang, memang menimbulkan kekhawatiran dan perasaan beban bagi orang tua siswa. Larangan ini, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa, serta mengurangi beban finansial, di sisi lain memicu pertanyaan tentang bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang positif dan edukatif dapat tetap diwujudkan.
Jadi, kebijakan tersebut harus dilihat dari sudut transparansi dan keadilan.
“Kalau dari awal disepakati bahwa biaya akan dibagi rata apapun keputusannya, mungkin bisa diterima. Tapi kalau mendadak berubah setelah tahu peserta sedikit, itu namanya tidak fair dan bisa menimbulkan konflik,” ujar narasumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Kegiatan Rekreasi: Penting, Tapi Jangan Memaksa
Piknik sekolah tentu punya manfaat — mempererat hubungan antar siswa dan guru, memberi pengalaman luar kelas, serta menyegarkan suasana belajar. Namun, kegiatan seperti ini harus berdasarkan persetujuan bersama dan tidak memberatkan siapa pun.
Alih-alih memaksakan pembayaran kepada semua orang tua, beberapa solusi alternatif bisa dipertimbangkan:
1. Subsidi Silang Sukarela: Bagi wali murid yang bersedia dan mampu, dapat membantu menutup kekurangan biaya bagi yang ikut. Tapi ini bersifat sukarela, bukan paksaan.
2. Menyesuaikan Skala Kegiatan: Bila peserta kurang, sekolah bisa mengevaluasi kembali rencana perjalanan, misalnya mengganti lokasi piknik ke tempat yang lebih dekat atau murah.
3. Transparansi Rapat Wali Murid: Semua keputusan keuangan harus dibuat secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan, bukan keputusan sepihak dari panitia.
Imbauan untuk Sekolah
Pihak sekolah diharapkan lebih bijak dalam menyelenggarakan kegiatan rekreasi atau piknik. Mengutip dari berbagai sumber bahwasanya, “Kegiatan di luar pembelajaran inti tidak boleh menjadi beban bagi wali murid. Prinsip utama adalah partisipatif dan tidak wajib. Sekolah harus mengutamakan transparansi dan fleksibilitas, " jelas dari sumber yang terpercaya.
Selain itu, Menurut Mas Wiwit, potensi wisata Jepara tak kalah dengan daerah lainnya dan study tour di kawasan lokal juga multimanfaat. Mulai dari edukasi kekayaan budaya hingga wisata Jepara,
meminimalisir potensi hal-hal tak diinginkan, mendongkrak PAD hingga meramaikan UMKM lokal di Kota Ukir.“Mengapa ke daerah lain? Karena kita tidak punya literasi. Destinasi mana yang harus dikunjungi, padahal potensi kita tak kalah dari daerah lainnya. Makanya kita imbau agar study tour di Jepara saja,” ujar Mas Wiwit di sela-sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa Kaliaman, Kembang, Jepara, Rabu (14/5/2025) dikutip dari Halo Jepara.
Sementara itu, piknik sekolah seharusnya menjadi momen menyenangkan bagi siswa, bukan sumber pertengkaran antar wali murid. Transparansi dan kesepakatan bersama adalah kunci utama agar kegiatan seperti ini berjalan dengan baik dan tidak memunculkan rasa ketidakadilan. Semoga suara-suara dari media sosial seperti unggahan Isti Banyu bisa menjadi pengingat bahwa keadilan dalam kebijakan pendidikan dimulai dari hal-hal kecil.
***
