 |
| Foto, tiga pilar desa yakni Babinsa TNI, Bhabinkamtibmas Polri, dan kepala desa akan dilibatkan langsung dalam proses validasi. |
Queensha.id - Jepara,
Pemerintah Kabupaten Jepara memperketat proses verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos). Untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, tiga pilar desa yakni Babinsa TNI, Bhabinkamtibmas Polri, dan kepala desa akan dilibatkan langsung dalam proses validasi.
Langkah ini dilakukan agar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi rujukan utama penyaluran berbagai bansos—bisa benar-benar akurat. DTSEN nantinya menjadi acuan pemberian bantuan mulai dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Sekarang proses verfal (verifikasi dan validasi). Nanti ketika ada bansos, bisa diverifikasi lagi oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa atau petinggi,” kata Bupati Jepara, Witiarso Utomo, saat memberikan pengarahan kepada Tiga Pilar di Pendopo Jepara, Jumat (22/8/2025).
Cegah Data Bansos Jadi Alat Politik
Menurut Wiwit, penentuan layak atau tidaknya seseorang menerima bansos akan diputuskan hasil verifikasi Tiga Pilar di masing-masing wilayah. Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan bansos tidak disalahgunakan.
“Sehingga tidak ada lagi penerima manfaat di luar data tersebut. Presiden ingin data bansos tidak jadi alat politik, namun benar-benar untuk membantu yang tidak mampu. Semisal tim sukses pilkada dimasukkan ke data itu, itu tidak boleh,” tegasnya.
Masih Ada Data Tak Tepat Sasaran
Dandim 0719/Jepara, Letkol (Arm) Khoirul Cahyadi, mengakui selama ini masih ada penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Hal itu kerap dikeluhkan masyarakat. Namun, ia optimistis dengan sinergi Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kades, validasi data bisa lebih maksimal.
“Kita memang bukan superman, tapi kita superteam yang baik. Mari terus bersinergi dan sekaligus jaga kondusivitas daerah,” ungkapnya.
Polisi Ikut Kawal DTSEN
Hal senada juga disampaikan Kapolres Jepara, AKBP Erick Budi Santoso. Ia menegaskan sudah menginstruksikan seluruh personel Bhabinkamtibmas untuk mendukung penuh program validasi DTSEN di desa-desa.
“Jangan sampai orang yang punya mobil atau motor sport menerima bantuan. Begitu juga sebaliknya, warga miskin tidak boleh luput dari data,” tandasnya.
Harapan Baru Penyaluran Bansos
Melalui pelibatan TNI, Polri, dan kepala desa, pemerintah berharap tidak ada lagi cerita warga mampu masuk daftar penerima, sementara mereka yang benar-benar miskin justru terlewat. Dengan data valid, bansos diharapkan semakin tepat sasaran sekaligus menutup celah penyalahgunaan politik menjelang kontestasi elektoral.
***
Sumber: BTN.
