 |
| Foto, Bupati Pati, Sudewo. |
Queensha.id - Jakarta,
Gelombang tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menguat. Ratusan warga Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9/2025), untuk menuntut penonaktifan Bupati Pati Sudewo.
Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Bothok, mengungkapkan bahwa KPK sudah memberi sinyal akan mengeluarkan surat rekomendasi penonaktifan terhadap Sudewo. “Intinya, dari KPK akan berkoordinasi secara internal untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati Sudewo,” kata Supriyono kepada wartawan di depan lobi KPK.
Menurutnya, surat tersebut akan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, masyarakat Pati tidak lagi bisa menerima alasan KPK yang dinilai lamban dalam penanganan kasus.
“Sudewo sudah mengembalikan Rp 720 juta ke KPK, dan sebelumnya penyidik juga menyita Rp 3 miliar dari rumah pribadinya. Artinya jelas, uang itu hasil tindak pidana. Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak menetapkan Sudewo sebagai tersangka,” ujarnya tegas.
Arogansi Jadi Pemantik
Koordinator lapangan aksi, Mulyati, menambahkan bahwa bukan hanya dugaan korupsi yang memicu kemarahan warga. Sikap arogansi Sudewo selama menjabat juga dinilai memperburuk keadaan.
“Yang membuat masyarakat Pati marah bukan hanya korupsinya, tapi juga arogansinya. Itulah yang mendorong kami ke Jakarta,” katanya.
Mulyati mengungkapkan bahwa keberangkatan warga Pati ke Jakarta sempat mendapat intimidasi. Rencana awal mengangkut 10 bus massa urung dilakukan, dan akhirnya hanya tujuh bus dengan sekitar 300 orang yang berhasil tiba di KPK.
“Kami sempat ditakut-takuti akan disambut gas air mata, digembosi dengan berbagai cara, tapi kami tidak mundur. Apapun yang terjadi, kami jalan terus,” tegasnya.
Donasi Rakyat, Tekad Membawa Pulang Hasil
Perjalanan rombongan ini tidak ditopang sponsor besar, melainkan hasil urunan warga. Sejak 14 Agustus 2025, masyarakat Pati menggalang donasi sukarela Rp 5.000 per orang hingga akhirnya terkumpul Rp 179 juta.
“Dana itu kami pakai benar-benar untuk biaya ke Jakarta. Donasi kami tutup 31 Agustus, jadi perjalanan ini murni dari rakyat. Karena itu kami harus membawa pulang hasil yang jelas untuk masyarakat Pati,” ujar Mulyati.
Desakan ke KPK
Masyarakat Pati Bersatu menegaskan bahwa jika KPK terus berlarut-larut, kemarahan warga bisa meluas. “Kalau KPK tidak lurus, jangan salahkan masyarakat Pati akan marah,” kata Supriyono.
Kini, semua mata tertuju pada langkah KPK. Apakah benar-benar akan menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Sudewo, atau kembali menunda dengan dalih pemeriksaan lanjutan.
***
Sumber: PN.
