 |
| Foto, Nafa Urbach anggota DPR RI. |
Queensha.id - Jakarta,
Pernyataan Nafa Urbach soal tunjangan rumah anggota DPR RI berbuntut panjang. Ucapan yang disampaikan lewat siaran langsung di media sosial itu dinilai publik tidak peka terhadap kondisi masyarakat, hingga berakhir dengan keputusan Partai NasDem menonaktifkannya dari jabatan di DPR RI.
Dalam video yang beredar luas, Nafa yang menjabat Bendahara Fraksi NasDem di Komisi IX DPR RI menegaskan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta bukanlah kenaikan, melainkan kompensasi atas rumah jabatan yang sudah dikembalikan ke pemerintah.
“Itu tuh bukan kenaikan, itu kompensasi untuk rumah jabatan. Rumah jabatan kan sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang anggota Dewan mendapat kompensasi untuk kontrak. Kan gak semua orang punya rumah di Jakarta, banyak dari luar daerah,” kata Nafa.
Nafa juga menyinggung pengalamannya menghadapi kemacetan dari rumahnya di Bintaro menuju Senayan. Menurutnya, banyak anggota Dewan akhirnya memilih kontrak rumah di dekat DPR agar lebih mudah menjalankan tugas.
Gelombang Kritik Publik
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik tajam. Publik menilai ucapan Nafa menyakiti hati rakyat, terlebih di tengah situasi ekonomi yang masih serba sulit. Isu mengenai privilege anggota DPR pun ramai diperbincangkan di media sosial.
Menyadari pernyataannya menjadi sorotan, Nafa menyampaikan permintaan maaf lewat akun Instagram pada Jumat (22/8/2025). Ia mengaku kalimatnya telah melukai hati rakyat.
“Guys maafin aku yah kalau statement aku melukai kalian, but percayalah aku gak akan tutup mata untuk memberikan hidup aku buat rakyat di dapil aku sebaik mungkin,” tulisnya.
Sehari kemudian, pada Sabtu (30/8), ia kembali meminta maaf lewat video yang diunggah ke Instagram. Dengan suara bergetar, Nafa menyampaikan salam hormat kepada masyarakat dan berharap mendapat pintu maaf yang besar.
NasDem Ambil Sikap
Kontroversi ini akhirnya direspons Partai NasDem. Pada Minggu (31/8/2025), partai mengeluarkan surat resmi yang menonaktifkan Nafa Urbach dari jabatannya di DPR RI. Surat tersebut ditandatangani langsung Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, dengan alasan pernyataannya dianggap menyakiti hati rakyat.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa partai politik mulai mengambil sikap tegas terhadap kader yang ucapannya menimbulkan gejolak publik. Sementara itu, masyarakat masih menanti apakah polemik ini akan mendorong evaluasi lebih luas terhadap fasilitas dan tunjangan pejabat negara.
***
