Queensha.id – Jepara,
Gelombang keluhan publik kembali mengguncang Kabupaten Jepara. Warga menuding penyaluran bantuan sosial (bansos) masih kacau dan jauh dari kata tepat sasaran. Kritik bermula dari unggahan Facebook pada Kamis (13/11/2025) yang kemudian viral di berbagai grup komunitas Jepara.
Salah satu unggahan paling mencuri perhatian datang dari akun Mbah Agunk, yang secara terbuka “menyentil” Bupati Jepara, Witiarso Utomo.
“Sebenere Pak Bupati pirso ora, nek bansos Jepara iku akeh sing salah sasaran? Mbok yo dicek, Pak. Mboten mung dalan tok sing dimuluske, penerima bansose yo melu dimuluske,” tulis di postingan.
Komentar itu langsung meledak, diserbu ratusan reaksi hingga diskusi panas dari warga yang merasa mengalami hal serupa.
Tak kalah pedas, akun Luulis Emawati menulis:
“Pegawaine do mangan gaji buta. Data bansos wae ora beres-beres!”, tulisnya.
Unggahan ini bukan sekadar keluhan biasa. Ia berubah menjadi cermin besar bahwa ada masalah serius yang selama ini dibiarkan berjalan.
Warga Miskin Tak Terdata, yang Mampu Justru Masuk Daftar
Sejumlah warga di Kecamatan Tahunan, Bangsri, hingga Kembang mengaku tidak pernah tersentuh bantuan. Yang menyakitkan, mereka justru melihat tetangga yang tergolong mampu (bahkan memiliki kendaraan dan usaha) namun tetap rutin mendapat bansos.
Seorang warga Tahunan membeberkan:
“Sing nduwe mobil wae iso bansos. Sing ora nduwe opo-opo malah ora kebagean. Lapor wis, tapi tetep wae sing entuk yo kuwi-kiwi," ungkapnya.
Keluhan serupa juga datang dari aparat di tingkat bawah. Setiyadi, Ketua RT di wilayah Bangsri, mengaku pendataan di daerahnya memang bermasalah.
“Penerimanya itu-itu saja sejak tahun-tahun sebelumnya. Datanya tidak pernah diperbarui, padahal kondisi ekonomi warga banyak yang berubah," ucapnya.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pembaruan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pengawasan Lemah, Validasi Data Terkesan Tidak Serius
Pengamat kebijakan publik menilai lemahnya pengawasan dari tingkat desa hingga kabupaten menjadi akar persoalan. Tanpa audit lapangan dan mekanisme verifikasi terbuka, bansos akan terus rawan salah sasaran.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar:
Apakah DTKS Jepara benar-benar diperbarui, atau hanya daftar lama yang terus dipakai tanpa evaluasi?
Banyak pihak kini mendorong Bupati Witiarso untuk turun langsung memastikan sistem pendataan dan penyaluran bansos dibersihkan dari praktik asal-asalan.
Kritik Menggema di Media Sosial: “Ojo Dalane Tok Sing Dimuluske!”
Grup-grup Facebook seperti Jepara Update, Info Warga Jepara, dan Jepara Today kini dipenuhi unggahan protes. Warga menuntut keadilan sosial yakni bukan hanya pembangunan fisik.
Seorang netizen menutup komentarnya dengan sindiran halus namun menohok:
“Pak Bupati, rakyat butuh keadilan. Ojo dalane tok sing dimuluske," tulisnya.
Kasus bansos yang diduga melenceng jauh dari sasaran ini tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Jika pemerintah daerah tak segera bertindak, suara publik akan terus membesar dan bisa berubah menjadi gelombang ketidakpercayaan yang makin sulit dibendung.
***
Sumber: G7.
Jepara, 14 November 2025
