 |
| Foto, stiker identitas pada rumah penerima bantuan. |
Queensha.id - Jepara,
Pemerintah kembali menyalurkan program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Namun, kebijakan terbaru terkait pemasangan stiker identitas pada rumah penerima bantuan memicu polemik di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Jepara.
Sebagian warga menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan stigma sosial, sementara pemerintah berdalih langkah ini diperlukan demi ketepatan sasaran.
Pemerintah: Stiker Diperlukan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Pejabat daerah menyebut bahwa kebijakan ini disusun sebagai bagian dari mekanisme transparansi publik. Dengan adanya stiker identitas, perangkat desa dapat lebih mudah melakukan:
- Verifikasi penerima bantuan
- Monitoring distribusi bansos
- Menghindari penerimaan ganda
- Menguatkan kontrol masyarakat terhadap penyaluran bantuan
Pemerintah menilai penanda tersebut menjadi bentuk akuntabilitas agar publik mengetahui siapa saja penerima manfaat program negara.
Penolakan Masyarakat Muncul: Tak Mau Dicap Miskin
Meski tujuannya dinyatakan untuk transparansi, kebijakan ini tidak sepenuhnya diterima warga. Penolakan bermunculan di sejumlah titik, termasuk wilayah Jepara.
Warga mengaku keberatan karena pemasangan stiker identitas dianggap berpotensi memberi label negatif kepada keluarga penerima bantuan.
Kepala Dessospermades Jepara, Moh Ali, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp pada 8 Desember 2025, membenarkan adanya keberatan tersebut.
“Nah itu, Mas. Kemarin ada info mau dipasang, pada protes nggak mau ditempiling miskin,” ujar Moh Ali, menegaskan bahwa sebagian warga menolak rumahnya dipasangi stiker penanda.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Sejumlah Desa Belum Terima Sosialisasi
Dari penelusuran lapangan yang dilakukan Queensha Jepara pada 8 Desember 2025, sejumlah perangkat desa mengaku belum mendapatkan sosialisasi resmi terkait kebijakan stiker bansos.
Belum ada kejelasan mengenai:
- Bentuk dan desain stiker
- Mekanisme pemasangan
- Kategori rumah penerima
- Apakah pemasangan bersifat wajib atau sukarela
Ketiadaan informasi membuat desa-desa menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah kabupaten atau dinas teknis terkait.
Masyarakat Menanti Keputusan Akhir Pemerintah
Hingga kini, masyarakat berharap pemerintah memberikan penjelasan lebih komprehensif agar kebijakan tidak menimbulkan salah paham.
Warga meminta agar program bansos tidak menambah beban mental bagi penerimanya, serta kebijakan stiker tidak malah memicu diskriminasi sosial.
Pemerintah daerah diharapkan segera memberi keputusan jelas: apakah stiker akan diwajibkan, disederhanakan, atau justru dievaluasi ulang.
Polemik ini masih hangat diperbincangkan, dan keputusan berikutnya akan menentukan arah distribusi bansos ke depan.
***
Tim Redaksi.
