Queensha.id - Edukasi Sosial,
Kebijakan fiskal pemerintah di awal tahun 2026 kembali menuai kritik keras. Di tengah ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih, beban pajak justru dinilai semakin menekan, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat kecil. Kritik tajam kali ini datang dari Pengamat Ekonomi dan Geopolitik, Hadi Saputra, yang menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ketimpangan struktural yang kian telanjang.
Melalui unggahan di akun X pribadinya, Rabu (14/1/2026), Hadi melontarkan sindiran yang segera viral dan memicu perdebatan luas di ruang publik.
“Kita dipaksa menjadi pahlawan devisa di tanah sendiri lewat pajak yang mencekik,” tulisnya.
Pernyataan ini menyentil realitas pahit yang dirasakan banyak warga yaitu negara menuntut kontribusi besar dari rakyat, sementara kesejahteraan yang kembali ke masyarakat dinilai tidak sebanding.
Dari Pahlawan Devisa ke Wajib Pajak Paksa
Istilah Pahlawan Devisa selama ini lekat dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menyumbang pemasukan negara dari luar negeri. Namun menurut Hadi, kini label itu seolah berpindah kepada rakyat di dalam negeri yang bukan melalui kerja di luar negeri, melainkan lewat pungutan pajak yang semakin luas dan intensif.
Ia menilai, pemerintah tampak menjadikan rakyat sebagai sumber utama penambal defisit anggaran, tanpa diiringi peningkatan signifikan pada daya beli, kualitas layanan publik, maupun perlindungan sosial di level akar rumput.
Pajak Naik, Empati Turun
Kritik Hadi tak berhenti pada aspek perpajakan. Ia juga menyoroti kontradiksi moral di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di saat rakyat diminta berhemat dan taat pajak, sejumlah elit BUMN justru dinilai menampilkan gaya hidup mewah yang mencederai rasa keadilan.
“Sementara perusahaan plat merah asyik berpesta di atas tumpukan modal rakyat tanpa rasa malu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merujuk pada Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari uang publik, namun kerap dipertanyakan efektivitas dan akuntabilitasnya. Bagi Hadi, ketimpangan antara kehidupan elit birokrasi dan realitas rakyat bawah adalah luka terbuka dalam konsep keadilan sosial.
APBN Dipertanyakan, Pancasila Digugat
Lebih jauh, Hadi mempertanyakan filosofi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan bahwa pajak sejatinya adalah instrumen redistribusi kekayaan, bukan alat penekan yang memiskinkan daya beli masyarakat.
Jika kebijakan fiskal terus menekan rakyat tanpa pengendalian ketat terhadap pemborosan dan inefisiensi di lingkaran elit, Hadi menilai pajak akan berubah wajah menjadi sesuatu yang menakutkan.
“Apakah ini keadilan sosial atau sekadar pemerasan legal yang dibungkus rapi dalam angka-angka APBN?” ujarnya retoris.
Istilah pemerasan legal yang ia lontarkan merujuk pada situasi di mana rakyat tidak memiliki pilihan selain patuh, sementara transparansi penggunaan uang negara masih dipertanyakan, terlebih di tengah maraknya kasus korupsi dan tata kelola yang lemah.
Suara Kelas Menengah yang Mulai Resah
Pandangan Hadi Saputra merepresentasikan kegelisahan kelas menengah hingga kelompok yang sering menjadi tulang punggung penerimaan pajak, namun juga paling rentan tergerus inflasi dan stagnasi pendapatan.
Di tengah tekanan ekonomi global dan geopolitik yang memaksa negara memperkuat kemandirian fiskal, Hadi mengingatkan agar beban tersebut tidak sepenuhnya dipikul rakyat, sementara “pesta” di kalangan elit tetap berlangsung tanpa koreksi serius.
Tuntutan Reformasi dan Keadilan
Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah: reformasi birokrasi BUMN yang lebih radikal, transparansi anggaran, serta kebijakan pajak yang lebih berkeadilan.
Tanpa itu, narasi “pajak untuk pembangunan” akan terus dipersepsikan sebagai beban, bukan kontribusi kolektif.
Jika kepercayaan publik runtuh, maka yang terancam bukan hanya APBN—melainkan legitimasi moral negara di mata rakyatnya sendiri.
***
Tim Redaksi.
