Queensha.id - Jakarta,
Misteri ketidakhadiran mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam panggilan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024 kembali mengemuka. Bukan sekadar mangkir atau menghindar, absennya Yaqut diduga merupakan bagian dari skenario politik tingkat tinggi yang melibatkan Istana.
Narasi ini diungkap secara terbuka oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, yang juga dikenal sebagai sahabat dekat Yaqut. Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Islah membeberkan kisah di balik layar yang selama ini nyaris tak tersentuh ruang publik.
Perintah Presiden dan Strategi Mengulur Waktu
Polemik bermula ketika DPR RI membentuk Pansus Haji untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji 2024, terutama pengalihan kuota yang dinilai melanggar undang-undang. Di tengah tekanan publik agar Menteri Agama memberikan klarifikasi langsung, Yaqut justru terbang ke Prancis.
Islah mengaku sempat mempertanyakan keputusan tersebut. Baginya, kehadiran Yaqut di Pansus adalah jalan paling logis untuk meluruskan persoalan. Namun jawaban yang diterimanya justru mengejutkan.
Menurut Islah, Yaqut menyampaikan bahwa keberangkatannya ke Eropa merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo.
Ia diminta mewakili Indonesia dalam konferensi perdamaian dunia yang dibuka Presiden Prancis Emmanuel Macron merupakan mandat yang disebut-sebut semula ditujukan kepada Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo Subianto.
“Itu perintah Presiden Jokowi,” tegas Islah menirukan pernyataan Yaqut.
Yang lebih mencengangkan, acara di Prancis tersebut hanya berlangsung sekitar dua hingga tiga hari.
Namun Yaqut berada di Eropa hingga 24 hari. Islah menyebut, sahabatnya itu diminta tetap berada di luar negeri untuk “buying time”, menunggu situasi politik di Senayan mereda. Selama periode tersebut, Yaqut digambarkan berpindah-pindah kota di Eropa, tanpa kepastian kapan harus pulang.
Di Tengah Tarikan Istana dan DPR
Islah menggambarkan posisi Yaqut saat itu berada dalam dilema berat. Datang ke Pansus berarti berisiko membuka fakta yang bisa menyeret Istana. Sebaliknya, tidak hadir berarti berhadapan langsung dengan DPR dan opini publik.
“Kalau dia datang ke Pansus, dia berhadapan dengan Presiden. Kalau tidak datang, dia berhadapan dengan DPR,” ujar Islah.
Pada akhirnya, Yaqut memilih patuh pada perintah Presiden.
Ketika Yaqut akhirnya kembali ke Indonesia, masa kerja Pansus Haji DPR RI telah berakhir seiring pergantian periode keanggotaan dewan. Polemik kuota haji pun berakhir tanpa klarifikasi terbuka dari aktor utama.
Kuota Haji dan Jejak Pertemuan Riyadh
Dalam pengakuannya, Islah juga menyinggung asal-usul tambahan 20.000 kuota haji yang menjadi sumber masalah. Ia menyebut kuota tersebut bukan hasil lobi Kementerian Agama, melainkan buah pertemuan langsung Presiden Jokowi dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
Menariknya, dalam pertemuan strategis itu, Jokowi tidak didampingi Yaqut selaku Menteri Agama. Presiden justru ditemani Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo. Kehadiran Dito menjadi sorotan karena latar belakang keluarganya yang terkait dengan salah satu biro perjalanan haji dan umrah besar di Indonesia.
Bayang-Bayang yang Belum Pergi
Meski Yaqut kini tak lagi menjabat, kasus haji 2024 belum sepenuhnya selesai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan korupsi kuota haji yang menyeret sejumlah pihak.
Islah menegaskan, ia tidak bermaksud menuding individu tertentu. Namun ia meyakini, Yaqut bukanlah aktor tunggal dalam carut-marut tata kelola haji tersebut.
“So we know who were playing in this game,” ujar Islah, memberi isyarat bahwa ada kekuatan yang lebih besar di balik layar.
Pernyataan ini membuka kembali pertanyaan besar: apakah absennya Yaqut hanyalah manuver penyelamatan individu, atau justru bagian dari strategi kekuasaan untuk meredam skandal nasional? Publik kini menanti, apakah benang kusut ini akan benar-benar ditarik hingga ke pusat kekuasaan, atau kembali dibiarkan menguap oleh waktu.
***
Tim Redaksi.
