Queensha.id — Media Sosial, (Opini Publik).
Kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal negara kembali mengemuka setelah beredarnya analisis publik yang menyebut lonjakan utang pemerintah semakin mendekati titik rawan.
Mengutip unggahan akun Facebook Yayuk Rahayu Basuki pada Selasa (17/2/2026), total utang pemerintah disebut telah menembus Rp9.637,9 triliun atau sekitar 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Secara hukum, rasio tersebut masih berada di bawah batas aman 60 persen sebagaimana diatur undang-undang.
Namun sorotan bukan lagi semata pada angka rasio, melainkan kecepatan kenaikan utang, beban jatuh tempo yang menumpuk, serta kemampuan negara dalam membayar kewajiban jangka pendek dan panjang.
Unggahan tersebut memicu diskursus luas di ruang publik karena mengangkat isu mendasar: apakah struktur APBN masih cukup kuat menopang pembayaran utang tanpa mengorbankan belanja publik.
Beban Jatuh Tempo Membengkak
Dalam dua tahun ke depan, kewajiban pembayaran utang (baik pokok maupun bunga) disebut melonjak hampir dua kali lipat. Artinya, pemerintah harus menyediakan dana jauh lebih besar hanya untuk membayar kewajiban lama.
Jika tidak diiringi efisiensi belanja negara secara signifikan dan peningkatan penerimaan yang konsisten, skenario yang dikhawatirkan adalah pembiayaan utang lama dengan utang baru. Praktik ini secara teknis masih lazim dalam pengelolaan fiskal modern, namun menjadi berisiko jika dilakukan terus-menerus tanpa perbaikan struktur pendapatan.
Di titik itulah alarm fiskal mulai berbunyi.
APBN Tertekan, Ruang Gerak Menyempit
Setiap rupiah yang dialokasikan untuk membayar bunga dan pokok utang otomatis mengurangi ruang belanja produktif. Dampaknya terasa langsung pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga subsidi yang tepat sasaran.
Ketika porsi pembayaran utang semakin besar, APBN berpotensi bergeser fungsi: dari instrumen pembangunan menjadi sekadar alat bertahan. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah menghadapi guncangan global, pelemahan ekonomi, maupun tekanan nilai tukar.
Bukan Sekadar Besar Utang
Sejumlah indikator lain dinilai lebih mencerminkan kesehatan fiskal ketimbang rasio utang semata, antara lain:
1. Biaya bunga utang yang terus meningkat.
2. Jatuh tempo yang menumpuk dalam periode berdekatan.
3. Ketergantungan pada pembiayaan baru.
4. Pertumbuhan penerimaan negara yang tidak sebanding dengan kebutuhan belanja.
Analogi yang sering digunakan adalah rumah tangga dengan cicilan yang terus naik sementara pendapatan stagnan. Secara teknis belum gagal bayar, namun arah risiko mulai terlihat.
Narasi “Aman” dan Realitas Anggaran
Selama ini pemerintah kerap menekankan bahwa rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman. Namun para pengamat fiskal menilai indikator tersebut tidak berdiri sendiri. Kesehatan anggaran juga ditentukan oleh perbandingan pembayaran bunga dengan penerimaan pajak, kebutuhan pembiayaan tahunan, primary balance, serta ruang fiskal yang tersisa.
Optimisme kebijakan tidak bisa sepenuhnya menutup fakta bahwa tekanan fiskal meningkat seiring kebutuhan pembiayaan yang terus membesar.
Risiko Jika Tanpa Perubahan
Jika tidak ada langkah korektif yang kuat, sejumlah risiko dinilai bisa muncul:
1. Utang baru hanya menutup kewajiban lama.
2. Beban bunga menggerus belanja produktif.
3. Kepercayaan pasar menurun.
4. Biaya pinjaman meningkat.
Tekanan terhadap nilai rupiah bertambah
Dalam skenario terburuk, penurunan kepercayaan dapat mempercepat krisis fiskal dan keuangan.
Jalan Keluar: Masih Ada, Tapi Waktu Terbatas
Sejumlah langkah strategis disebut menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal:
1.Efisiensi anggaran yang nyata.
2. Prioritas belanja pada sektor produktif.
4. Pengendalian kebocoran dan proyek berisiko rendah manfaat.
Utang, dalam batas tertentu, tetap menjadi instrumen pembangunan. Namun kunci utamanya adalah kemampuan membayar dan menjaga keberlanjutan fiskal.
Apakah Indonesia berada di ambang gagal bayar?
Belum.
Namun apakah tren fiskal menunjukkan peningkatan risiko jika tidak ada perubahan kebijakan?
Sejumlah data dan analisis publik mengarah ke sana.
Mengabaikan alarm fiskal bukan bentuk optimisme, melainkan potensi penyangkalan. Dalam pengelolaan keuangan negara, penyangkalan kerap menjadi jalan tercepat menuju krisis jika tidak diimbangi koreksi kebijakan yang tegas.
***
Tim Redaksi.
