Queensha.id - Jakarta,
Informasi yang diterima awak media dari berbagai sumber kembali memantik perdebatan publik soal masifnya pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu kini didukung jaringan fasilitas besar, termasuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Mengutip laporan Antara, hingga akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, Polri telah memiliki 1.147 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diproyeksikan menjadi tulang punggung operasional MBG di berbagai daerah.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut ribuan dapur tersebut dirancang untuk menjangkau jutaan penerima manfaat.
“Kami saat ini memiliki 1.147 SPPG yang diproyeksikan melayani 3.972.500 penerima manfaat dan menyerap 56.750 tenaga kerja,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Ribuan Dapur, Ribuan Pertanyaan
Dari total tersebut, 331 unit SPPG Polri disebut sudah beroperasi dan melayani program MBG. Sementara 135 unit dalam tahap persiapan, 245 masih dibangun, dan 436 lainnya baru saja groundbreaking dengan target rampung pada 2026.
Polri bahkan menargetkan total pembangunan mencapai 1.500 unit SPPG hingga akhir 2026.
Namun, data tersebut justru memunculkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mempertanyakan skala pembangunan yang sangat besar dan keterlibatan berbagai institusi dalam pengelolaan dapur MBG. Selain Polri, jaringan dapur serupa disebut juga akan melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, hingga kelompok politik.
Besarnya jaringan fasilitas ini memunculkan dua narasi berbeda. Di satu sisi, pemerintah menyebut program MBG sebagai langkah strategis mengatasi stunting, memperbaiki gizi anak sekolah, dan menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja serta distribusi bahan pangan.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran soal transparansi anggaran, potensi konflik kepentingan, hingga risiko pemborosan jika pengawasan tidak ketat. Kritik tajam di media sosial bahkan mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat atau berpotensi menjadi proyek besar yang menguntungkan kelompok tertentu.
Butuh Transparansi dan Pengawasan
Pengamat kebijakan publik menilai, skala proyek yang melibatkan ribuan dapur dan jutaan penerima manfaat memang membutuhkan pengawasan ekstra. Transparansi anggaran, mekanisme pengadaan, serta evaluasi dampak program dinilai menjadi kunci agar MBG tidak sekadar menjadi proyek fisik, tetapi benar-benar berdampak pada perbaikan gizi masyarakat.
Hingga kini, pemerintah pusat menegaskan program MBG merupakan prioritas nasional dan akan terus diperluas. Namun di tengah ekspansi besar-besaran fasilitas SPPG, publik menanti jawaban:
apakah proyek ini sepenuhnya untuk mengenyangkan perut rakyat, atau justru membuka ruang baru bagi kepentingan elite?
Perdebatan tersebut dipastikan masih akan berlanjut seiring pembangunan dapur MBG yang terus digenjot hingga 2026.
***
Antara.
Tim Redaksi.
