Queensha.id — Edukasi Hukum,
Sebuah status WhatsApp yang diduga berisi tuduhan serius terhadap penghuni sebuah kawasan hunian memicu polemik di tengah masyarakat. Unggahan bernada menyudutkan tersebut berbunyi, “Di Mxxxxxxx ini banyak open BO, lonte kabeh,” yang bermakna menuduh penghuni perumahan melakukan praktik prostitusi.
Secara hukum, unggahan semacam itu tidak dapat dianggap sekadar opini pribadi. Status WhatsApp termasuk dalam kategori informasi elektronik yang dapat diakses publik, sehingga berada dalam ruang lingkup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Status WhatsApp Tetap Bisa Dipidana
Dalam perspektif hukum digital di Indonesia, status WhatsApp dikategorikan sebagai:
1. Media elektronik,
2. Konten digital,
3. Bentuk penyebaran informasi kepada publik.
Artinya, meski hanya diunggah pada fitur status, konten tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum apabila memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
Potensi Pelanggaran UU ITE
Unggahan yang menuduh suatu wilayah atau kelompok masyarakat sebagai tempat prostitusi tanpa bukti berpotensi melanggar yaitu Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik.
Pernyataan seperti menyebut suatu perumahan sebagai tempat “open BO” atau melabeli seluruh penghuni dengan kata hinaan dapat dianggap:
1. Merusak reputasi warga,
2. Menyerang kehormatan kelompok,
3. Menimbulkan stigma sosial di masyarakat.
Ancaman hukuman yang dapat dikenakan berupa:
1. Pidana penjara maksimal 4 tahun, dan/atau
2. Denda maksimal Rp750 juta.
Selain itu, jika unggahan menimbulkan keresahan atau konflik sosial, unsur penyebaran informasi bermuatan penghinaan juga dapat terpenuhi.
Siapa yang Berhak Melapor?
Kasus pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan delik aduan, artinya proses hukum baru berjalan jika ada pihak yang melapor.
Pihak yang dapat mengajukan laporan antara lain:
1. Warga perumahan XXXX yang merasa dirugikan,
2. Pengurus lingkungan,
3. RT/RW,
4. Individu yang merasa kehormatannya tercemar.
Kritik Boleh, Menuduh Tanpa Bukti Tidak
Hukum Indonesia tetap melindungi kebebasan berpendapat. Warga diperbolehkan menyampaikan kritik atau keluhan lingkungan, termasuk melaporkan dugaan aktivitas ilegal.
Namun, terdapat batas yang jelas:
- Menyampaikan keluhan secara fakta dan proporsional.
- Melapor ke aparat berwenang.
- Menuduh tanpa bukti.
- Memberi label hinaan.
- Menggeneralisasi seluruh warga.
Ungkapan bernada penghinaan kolektif berisiko besar masuk kategori pidana.
Warga Pilih Menahan Diri
Sejumlah warga Perumahan XXXX mengaku kecewa atas munculnya status tersebut, terlebih di tengah suasana bulan suci Ramadan.
“Makanya jangan begitu jadi orang, ini bulan Ramadan kok bisa-bisanya buat status WA seperti itu,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (28/2/2026).
Meski memiliki dasar untuk menempuh jalur hukum, warga mengaku masih memilih menahan diri.
“Melaporkan dan memproses itu mudah, tapi kami tidak tega,” imbuhnya.
Status Pribadi Bukan Ruang Bebas Hukum
Banyak perkara hukum di Indonesia berawal dari unggahan sederhana di media sosial di mulai dari status WhatsApp, komentar Facebook, hingga story Instagram.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang digital tetap memiliki batas hukum. Kebebasan berekspresi tidak berarti bebas menuduh tanpa dasar.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan memilih melapor, unggahan tersebut berpotensi diproses pidana sesuai ketentuan UU ITE.
***
Tim Redaksi.
