 |
| Foto, Ka'bah (ibadah Haji dan Umroh). |
Queensha.id — Jepara,
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tak hanya berdampak pada stabilitas internasional, tetapi juga langsung menghantam sektor perjalanan religi di daerah. Sejumlah biro umrah di Kabupaten Jepara kini menghadapi ancaman kerugian besar setelah pemerintah mengimbau penundaan keberangkatan jemaah umrah Indonesia.
Situasi yang belum sepenuhnya kondusif membuat keberangkatan ibadah umrah menjadi penuh ketidakpastian. Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha travel religi harus menanggung risiko finansial yang tidak kecil.
Direktur PT Buroq Haji dan Umrah, Haizul Ma’arif, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan dua jadwal pemberangkatan pada 22 Maret dan 31 Maret 2026. Seluruh kebutuhan perjalanan, mulai tiket pesawat, hotel, hingga visa, disebut sudah dibayar lunas jauh hari sebelumnya.
“Posisi pesawat sudah dibayar, hotel sudah lunas, visanya juga selesai. Harapannya tetap bisa berangkat,” ujarnya di Jepara, Rabu (4/3/2026).
Imbauan Penundaan Jadi Dilema Biro Umrah
Imbauan pemerintah untuk menunda perjalanan umrah sebenarnya bertujuan menjaga keselamatan jemaah. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan dilema serius bagi biro perjalanan.
Sebanyak 60 calon jemaah yang terdaftar dalam dua gelombang keberangkatan kini berada dalam posisi menunggu kepastian. Jika perjalanan dibatalkan, potensi kerugian yang harus ditanggung biro diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar.
Kerugian tersebut muncul karena sebagian besar pembayaran kepada maskapai dan hotel bersifat non-refundable, terutama ketika pembatalan disebabkan faktor konflik atau situasi perang.
“Kalau situasi dianggap force majeure, biasanya pihak penyedia layanan tidak mengembalikan dana,” jelas Haiz.
Asuransi Tak Berlaku Saat Konflik
Ironisnya, perlindungan asuransi perjalanan yang selama ini menjadi jaring pengaman jemaah justru tidak dapat diklaim dalam kondisi konflik bersenjata.
Dalam banyak polis perjalanan internasional, perang dan konflik militer termasuk kategori pengecualian. Artinya, baik jemaah maupun biro perjalanan harus menanggung risiko secara mandiri.
Kondisi ini membuat pelaku usaha umrah menghadapi tekanan ganda: menjaga keamanan jemaah sekaligus mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Keyakinan Tanah Suci Tetap Aman
Meski dihantui ketidakpastian, pihak biro masih optimistis perjalanan ibadah dapat berjalan normal. Mereka menilai wilayah Tanah Suci relatif aman dan operasional penerbangan masih berlangsung.
Saat ini, sebanyak 21 jemaah asal Jepara yang berangkat pada 28 Februari 2026 masih menjalankan rangkaian ibadah di Madinah dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 9 Maret mendatang.
Efek Domino Konflik Global ke Daerah
Peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik global mampu menimbulkan efek domino hingga ke daerah-daerah di Indonesia. Industri perjalanan religi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal menjelang Ramadan kini menghadapi ketidakpastian besar.
Jika eskalasi konflik berlanjut, bukan hanya biro umrah yang terdampak, tetapi juga ribuan calon jemaah, pekerja travel, hingga sektor pendukung seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM perlengkapan ibadah.
Di tengah situasi tersebut, pelaku usaha berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi konkret di mulai dari kepastian regulasi hingga skema perlindungan bisnis agar ibadah tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan maupun keberlangsungan ekonomi.
***
Tim .
