Queensha.id - Jepara,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp 86 miliar ke Bank Jateng. Langkah ini akan menjadi tahap awal dari rencana besar yang sedang digodok, yakni total pinjaman senilai Rp 200 miliar demi mewujudkan program "Jepara Mulus".
Penjabat Sekretaris Daerah Jepara, Ary Bachtiar, mengungkapkan bahwa pengajuan pinjaman tersebut kini sedang dalam proses pembahasan dan direncanakan masuk dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.
“Anggaran dimulai tahun ini. Sebesar Rp 86 miliar. Ini semua untuk infrastruktur jalan,” tegas Ary pada Rabu (21/5/2025).
Menurut Ary, strategi pinjaman ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan tanpa harus menunggu anggaran rutin tahunan yang biasanya terbatas. Ia mencontohkan, jika biasanya hanya dialokasikan Rp 70 miliar per tahun, kini dana bisa langsung ditarik lebih awal untuk dikerjakan secara masif.
“Jika setiap tahun dialokasikan Rp 70 miliar, ini kita tarik di awal melalui pinjaman dan nanti kita bayarkan sesuai alokasi tahun berikutnya,” imbuhnya.
Pemkab Jepara disebut sudah menghitung secara cermat kemampuan bayar dan beban bunga yang ditaksir sekitar lima persen per tahun.
Langkah ini mengikuti jejak Kabupaten Blora yang telah lebih dulu melakukan pinjaman serupa pada tahun 2022 dan kembali pada 2025 untuk memperbaiki infrastruktur jalan mereka.
Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menambahkan bahwa pihaknya sedang menghitung total kebutuhan pinjaman sebesar Rp 200 miliar. Dana ini bukan hanya untuk jalan, tetapi juga untuk proyek penerangan jalan yang kemungkinan akan dikerjakan melalui kerja sama khusus.
“Rp 200 miliar hanya untuk jalan. Kalau untuk lampu penerangan lebih ke bentuk kerja sama,” jelas Wiwit.
Ia mengungkapkan, rencana pembiayaan tidak hanya melalui Bank Jateng, tetapi juga berpotensi melibatkan anak perusahaan Kementerian Keuangan yang memang memiliki skema pembiayaan infrastruktur daerah.
Langkah agresif Pemkab Jepara ini menuai perhatian, mengingat pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu kebutuhan mendesak di berbagai wilayah. Namun demikian, efektivitas penggunaan dana pinjaman dan transparansi pelaksanaannya tentu menjadi tantangan utama agar tak membebani fiskal daerah di masa depan.
***
Sumber: SM.
