 |
| Foto, abrasi pantai di wilayah kecamatan Kedung, Jepara. |
Queensha.id - Jepara,
Krisis abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Jepara, khususnya di Kecamatan Kedung, kian mengkhawatirkan. Daratan yang dulu menjadi tambak dan tempat tinggal kini perlahan-lahan digerus oleh ganasnya gelombang laut. Tak hanya hilangnya daratan, abrasi juga memicu banjir rob yang merendam permukiman dan merusak kehidupan warga.
Sedikitnya enam desa di Kecamatan Kedung tercatat sebagai wilayah terdampak: Kedung Malang, Surodadi, Panggung, Kalianyar, Bulak Baru, dan Tanggultlare. Di antara enam desa tersebut, Desa Surodadi menjadi salah satu titik paling kritis. Warga setempat kini hidup dalam kecemasan karena air laut tidak hanya mengancam tambak, tetapi juga telah merambah rumah-rumah mereka.
Sulkhan (56), warga RT 18 RW 6 Desa Surodadi, menceritakan bagaimana abrasi mulai berdampak sejak 2016, meski saat itu pemerintah telah memasang pemecah gelombang di sepanjang pantai. Namun upaya tersebut gagal membendung laju abrasi yang terus menggerus bibir pantai hingga 5–10 meter setiap tahun.
“Awalnya, pemecah gelombang itu di bibir pantai. Tapi sekarang sudah di tengah laut, kira-kira 50 sampai 60 meter dari garis pantai,” ungkap Sulkhan, Jumat (20/6/2025).
Pada 2018, warga berupaya mandiri membangun tanggul dari tanah. Namun lagi-lagi, usaha itu tidak bertahan lama. Tahun 2020, tanggul jebol, dan sejak saat itu, air laut mulai leluasa menerobos ke permukiman. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, saat banjir rob setinggi 15 cm masuk ke dalam rumah Sulkhan, padahal rumah tersebut sudah ditinggikan sebelumnya.
Musim baratan yang datang setiap akhir tahun menjadi momok tambahan. Ketika banjir rob datang bersamaan dengan banjir bandang akibat curah hujan tinggi dan luapan air dari hulu, sampah dari laut terbawa ke permukiman.
“Dari belakang rumah sampai ke jalan, penuh sampah. Itu kalau banjir rob datang pas musim baratan,” keluh Sulkhan.
Ancaman abrasi dan rob ini bukan hanya persoalan kehilangan aset fisik seperti tambak dan rumah, tetapi juga menyangkut masa depan ribuan warga yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pertambakan. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin desa-desa pesisir ini akan hilang dari peta.
Hingga kini, warga mengaku belum melihat upaya serius dari pemerintah desa maupun kabupaten dalam mengatasi krisis ini.
“Kami harap pemerintah segera turun tangan. Kalau tidak cepat ditangani, laut bisa makin dekat ke daratan. Kita bisa kehilangan kampung halaman,” tutur Sulkhan, menutup dengan nada harap.
Pemerintah daerah didesak segera menyusun langkah konkret, mulai dari perencanaan teknis pembangunan tanggul, rehabilitasi ekosistem pesisir, hingga relokasi jika diperlukan. Krisis abrasi di Jepara bukan hanya soal hilangnya lahan, tapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang semakin terjepit antara laut dan lumpur.
***
Sumber: IR.
