 |
| Foto, tangkap layar dari fleyer resmi dari desa Srikandang, kecamatan Bangsri, Jepara. |
Queensha.id - Jepara,
Suasana Desa Srikandang, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, mendadak memanas menyusul pembatalan sepihak kegiatan pengajian umum dalam rangkaian tradisi Sedekah Bumi tahun 2025. Keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Srikandang itu memicu kekecewaan mendalam dan kemarahan warga.
Pengajian umum yang semestinya digelar di lapangan Desa Srikandang pada Selasa malam (17/6/2025), urung terlaksana tanpa ada pemberitahuan atau musyawarah sebelumnya. Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga desa di salah satu kediaman warga pada Sabtu malam (21/6/2025) dikutip dari Liputan7.id.
Salah satu tokoh masyarakat berinisial S mengungkapkan rasa kecewanya. “Tradisi ini bukan sekadar seremoni, tapi ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang telah diberikan. Pembatalan tanpa diskusi mencederai nilai kebersamaan dan spiritualitas warga,” ujarnya.
Ia menilai, meski aspek ekonomi dalam kegiatan ini tidak terlalu besar, namun dampak sosial dan religiusnya sangat dalam. “Musyawarah adalah prinsip utama dalam masyarakat desa. Apa pun alasannya, pengambilan keputusan sepihak itu keliru dan bisa merusak tatanan nilai budaya,” tambahnya.
Senada, warga lainnya berinisial W menyoroti dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Ia menuding, kegiatan tahunan Sedekah Bumi tahun ini tidak dijalankan sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes).
“Dana sebesar Rp75 juta yang sudah disepakati dalam Musdes, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Beberapa agenda kegiatan mendadak dibatalkan, termasuk pengajian umum yang paling ditunggu warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, W menuding Kepala Desa Srikandang, Ahmad Shohib, memonopoli seluruh kendali teknis dan anggaran kegiatan tanpa melibatkan panitia yang sebelumnya dibentuk. Ini menimbulkan ketidakjelasan arah pelaksanaan dan distribusi dana.
Saat dikonfirmasi, Kades Ahmad Shohib memberikan pernyataan via pesan bahwa pihak panitia sebenarnya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Kasi Pelayanan. Ia juga menyarankan agar semua pihak bertemu di Balai Desa Srikandang pada Selasa (24/6/2025) untuk mengklarifikasi informasi yang beredar.
“Info yang beredar tergantung bagaimana menanggapinya. Lebih baik bertemu langsung agar tidak ada fitnah. Semua akan saya jelaskan sak mestine (sebagaimana mestinya),” kata Shohib.
Namun, pernyataan itu justru dibantah oleh sejumlah lembaga desa yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sebagai panitia inti Sedekah Bumi. Salah satu anggota lembaga menuturkan, “Kami hanya diberi tugas untuk koordinasi arak-arakan, bukan pengambilan keputusan kegiatan inti, termasuk pengajian.”
Ia juga menyesalkan pembatalan pengajian yang dianggap sebagai ruang penting untuk menimba ilmu agama. “Kalau pengajian sudah diintimidasi untuk dibatalkan sepihak, lalu umat Islam belajar akhlak dari mana?” ucapnya kecewa.
Kekacauan ini diperparah dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hingga rangkaian Sedekah Bumi berakhir. Warga menilai seluruh proses kegiatan dilakukan secara tertutup, tanpa transparansi sebagaimana mestinya dalam pengelolaan keuangan publik.
Sejumlah tokoh masyarakat kini mendesak Pemerintah Desa membuka laporan penggunaan Dana Desa secara transparan kepada publik. Desakan juga dialamatkan kepada Camat Bangsri dan Inspektorat Kabupaten Jepara untuk segera melakukan audit investigatif.
“Kami tidak ingin tradisi luhur ini dicoreng oleh ketidakterbukaan dan kesewenangan oknum pejabat desa. Ini menyangkut martabat desa dan kepercayaan publik,” ujar salah satu warga dalam diskusi malam itu.
Peristiwa ini membuka sorotan terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. Bagi warga Srikandang, Sedekah Bumi bukan hanya tradisi, tapi bagian dari jati diri yang harus dijaga bersama.
***
Sumber: L7.
