Queensha id - Demak,
Masyarakat Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kini menelan kekecewaan mendalam. Harapan besar mereka untuk terbebas dari bencana rob dan banjir musiman yang telah bertahun-tahun mendera, kini seakan dipatahkan oleh kenyataan pahit. Dana sebesar Rp10,9 triliun yang semula diumumkan akan digunakan untuk penanggulangan rob, ternyata dialihkan untuk pembangunan jalan tol.
Informasi tersebut terungkap hanya dalam hitungan hari setelah euforia publik atas janji manis yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Luthfi, dalam forum Musrenbangprov. Klaim dana fantastis itu bahkan dikutip oleh anggota DPRD Jateng, Ida Nur Saadah, dan telah menyebar luas di media massa. Namun, kegembiraan berubah menjadi kemarahan setelah muncul klarifikasi bahwa dana tersebut bukan untuk mengatasi rob, melainkan untuk proyek jalan tol yang melewati wilayah pesisir.
ASMAKI: Ini Pengkhianatan terhadap Rakyat
Kekecewaan itu memuncak menjadi tindakan hukum. LSM ASMAKI (Aspirasi Masyarakat Keadilan Indonesia) yang selama ini aktif mengadvokasi korban rob di Demak, melaporkan Gubernur Luthfi ke Polda Jawa Tengah atas dugaan kebohongan publik dan pelanggaran Undang-Undang ITE.
"Ini bukan sekadar persoalan administrasi atau angka. Ini soal nyawa dan kehidupan puluhan ribu warga Demak. Ketika kami diberi harapan, ternyata yang datang justru pengkhianatan,” tegas Pujiono, Ketua LSM ASMAKI, saat ditemui di Mapolda Jateng, Rabu (4/6/2025).
Pujiono menilai bahwa klaim dana untuk rob yang ternyata dialihkan ke tol telah menyalahi prinsip keterbukaan informasi publik. Ia juga menyebut tindakan tersebut mencerminkan kegagalan moral dan tanggung jawab sosial dari seorang kepala daerah.
Rob, Abrasi, dan Masa Depan yang Hilang
Setiap tahun, terutama saat musim pasang, wilayah pesisir Demak seperti Kecamatan Sayung menjadi langganan banjir rob. Tidak hanya merendam ribuan rumah warga, bencana ini menghancurkan lahan pertanian, memutus akses jalan, menutup sekolah, dan mematikan aktivitas ekonomi.
"Kami butuh tanggul, normalisasi sungai, dan perlindungan lingkungan. Bukan aspal jalan tol yang justru menambah beban bagi kami,” keluh Samsudin, warga Tambakrejo yang rumahnya telah tiga kali roboh akibat abrasi.
Sayung bukan sekadar titik banjir, tapi juga potret kegagalan kebijakan tata ruang dan penanggulangan bencana di kawasan pesisir. Selama bertahun-tahun, janji-janji pembangunan datang dan pergi, tapi penderitaan tetap tinggal.
Desakan Status Bencana Nasional
Melihat dampak yang terus berulang dan meluas, ASMAKI mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan Demak sebagai daerah berstatus Bencana Nasional. Status ini dianggap penting agar kebijakan, intervensi anggaran, serta bantuan dari kementerian dan lembaga pusat dapat turun secara legal dan terkoordinasi.
“Tanpa status itu, upaya penanggulangan hanya bersifat tambal sulam. Kami butuh perhatian serius dan terstruktur, bukan sekadar kunjungan atau foto simpati,” kata Pujiono.
Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi anggaran, etika politik, dan keberpihakan pemerintah. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat pesisir, justru pembangunan yang lebih menguntungkan sektor bisnis yang diprioritaskan.
Bagi banyak warga, skandal ini bukan hanya tentang dana, tapi tentang pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Saat janji digunakan untuk menenangkan rakyat namun faktanya berbeda, maka yang terjadi bukan sekadar miskomunikasi tapi manipulasi publik.
Rob yang Tak Pernah Surut
Skandal Rp10,9 triliun ini menjadi tamparan keras bagi praktik pemerintahan yang abai terhadap penderitaan rakyat kecil. Bagi warga Demak, rob bukan hanya genangan air, tapi simbol dari janji-janji kosong yang terus menggenangi hidup mereka.
Kini, masyarakat menanti: apakah pemerintah akan bertindak, atau sekali lagi membiarkan air pasang membawa harapan mereka hanyut ke laut?
***
Sumber: Kabardaerah.or.id
