PT SUL Buka Suara soal Dugaan Beras Oplosan, Janji Kooperatif dan Taat Hukum

Foto, ilustrasi beras oplosan.

Queensha.id - Jakarta,

Anak usaha dari PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, yakni PT Santosa Utama Lestari (SUL), akhirnya angkat bicara terkait dugaan keterlibatan dalam kasus beras oplosan yang saat ini tengah disorot Satgas Pangan Polri.

Melalui keterangan tertulis pada Sabtu (12/7), Kepala Divisi Unit Berat PT SUL, Carmen Carlo Ongko, menegaskan bahwa pihaknya selalu menjalankan operasional bisnis sesuai standar mutu dan regulasi yang berlaku.

“Pengawasan internal kami dilakukan secara berkala dan ketat, termasuk dalam aspek takaran, kebersihan, serta pelabelan produk,” ujar Carmen.

Meski begitu, Carmen mengakui bahwa hingga saat ini PT SUL belum menerima hasil akhir dari pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Satgas Pangan. Ia menambahkan, perusahaan tetap terbuka terhadap evaluasi dan akan terus melakukan perbaikan rutin sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen.

“Kami menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap hukum. PT SUL akan terus kooperatif dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh Satgas Pangan,” tambahnya.

Diduga Terkait Kasus Beras Oplosan

Pernyataan ini muncul setelah Satgas Pangan Polri memeriksa empat produsen besar dalam kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras. Pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri pada Kamis (10/7), setelah Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras dari 10 provinsi tidak memenuhi standar mutu.

Keempat perusahaan yang diperiksa antara lain:

1. Wilmar Group (WG) – dengan produk Sania, Sovia, dan Fortune.
2. PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) – dengan berbagai merek seperti Setra Pulen, Ramos Premium, hingga Food Station.
3. PT Belitang Panen Raya (BPR) – dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima.
4. PT Santosa Utama Lestari (SUL) / Japfa Group – dengan tiga sampel yang diperiksa dari wilayah Yogyakarta dan Jabodetabek.

Menjaga Kepercayaan Publik

Lebih lanjut, Carmen menekankan bahwa PT SUL mendukung penuh proses penyelidikan yang sedang berjalan dan menganggap pentingnya keterbukaan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.

“Kami tidak akan menghalangi proses hukum. Justru kami ingin memastikan bahwa semua pihak bisa menilai secara objektif dan adil,” tuturnya.

Sementara itu, pihak Satgas Pangan belum memberikan pernyataan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan maupun potensi tindak lanjut hukum kepada keempat perusahaan yang diperiksa.

***

Sumber: CNN.