 |
| Foto, kolase. Perselingkuhan. |
Queensha.id - Bekasi,
Dunia birokrasi Kabupaten Bekasi diguncang isu panas. Seorang Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diduga terlibat dalam skandal perselingkuhan yang kini tengah diselidiki oleh Mabes Polri. Kasus ini mencuat ke publik usai Cecep Noor, mertua dari anggota DPRD yang bersangkutan, sekaligus Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), membongkar peristiwa tersebut dalam konferensi pers yang berlangsung di Cikarang, Minggu malam (20/7/2025).
Menurut keterangan Cecep, ia memergoki langsung sang menantu tengah bersama oknum Direksi BUMD tersebut di sebuah hotel di Yogyakarta. Dugaan hubungan terlarang itu dinilai telah mencoreng nama baik keluarga dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
“Ini adalah aib besar bagi keluarga dan juga mencoreng integritas institusi BUMD. Saya tidak akan tinggal diam,” tegas Cecep di hadapan awak media.
Bukan Hanya Aib, Tapi Ancaman Bagi Citra Pemerintahan
Cecep Noor menyebutkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melukai harga diri keluarganya, namun juga dapat mencoreng nama baik Pemkab Bekasi. Ia mendesak Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD agar segera mencopot oknum direksi yang terlibat.
“Kalau dibiarkan, bisa banyak korban lainnya. Masih banyak putra daerah yang layak menjabat tanpa harus menyakiti rumah tangga orang lain,” ujarnya.
Cecep juga mengingatkan bahwa hampir sepertiga anggota DPRD Bekasi adalah perempuan. Menurutnya, jika pelaku tetap dibiarkan menjabat, bukan tidak mungkin akan terjadi pelanggaran serupa yang merugikan lebih banyak pihak.
Akan Tempuh Jalur Hukum
Merasa tidak mendapatkan tanggapan positif melalui jalur mediasi keluarga, Cecep menegaskan bahwa pihaknya kini bersiap membawa kasus ini ke ranah hukum. Bukti-bukti lengkap, termasuk rekaman dan saksi, telah dikumpulkan untuk diserahkan ke Mabes Polri melalui kuasa hukum anaknya.
“Ini bukan soal membuka aib. Ini soal kehormatan, harga diri, dan martabat keluarga kami. Upaya musyawarah sudah kami tempuh, namun tidak ada itikad baik. Maka langkah hukum adalah jalan terakhir,” tambahnya.
Respons Netral Bupati Bekasi
Menanggapi kabar yang kian ramai, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyatakan sikap netral sebagai kepala daerah maupun sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
“Saya pasti akan menempatkan posisi saya secara seimbang. Tapi tentu saya juga berharap kedua belah pihak bisa menyelesaikan persoalan ini secara damai dan musyawarah,” ujarnya.
Bupati juga menyebut bahwa selain laporan perselingkuhan, terdapat juga laporan penganiayaan yang diajukan oleh pihak pria dalam kasus ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengawasi perkembangan proses hukum yang berjalan.
Masyarakat Menanti Ketegasan
Skandal yang melibatkan dua pejabat publik ini menjadi sorotan luas, tak hanya karena sensasionalnya isu pribadi, tetapi juga karena menyangkut kredibilitas institusi. Warga Bekasi dan publik nasional kini menanti langkah tegas dari Bupati dan aparat penegak hukum.
Apakah ini akan menjadi titik balik untuk menegakkan disiplin etika pejabat, atau justru akan berakhir senyap seperti banyak kasus sebelumnya? Semua kini berpulang pada integritas para pemangku kebijakan.
***
Sumber: G7.
Kamis, 24 Juli 2025.
Reporter: Tim Redaksi Queensha Jepara.
