 |
| Foto, kericuhan di Demo besar-besaran di depan kantor Bupati Pati. |
Queensha.id - Pati,
Aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memuncak pada Rabu (13/8/2025) setelah berbulan-bulan direncanakan. Ribuan warga dari berbagai penjuru Pati memadati pusat kota sejak Selasa malam, memprotes rencana kenaikan pajak daerah hingga 250 persen serta pernyataan kontroversial Bupati Pati Sudewo yang menyebut, “Jangankan 5.000 orang, bahkan 50.000 orang saya tidak takut.”
Gelombang massa datang tidak hanya dengan teriakan protes, tetapi juga logistik. Bantuan berupa hampir 150 dus air mineral, pisang, dan roti mengalir dari para donatur yang mendukung aksi ini. Di antara tuntutan yang mereka gaungkan, salah satu yang paling keras adalah pemakzulan Bupati Sudewo, disertai usulan kebijakan enam hari sekolah untuk pelajar di Pati.
Ricuh di Depan Pendopo
Suasana memanas saat massa berusaha menerobos masuk ke Pendopo Kabupaten. Menurut aktivis asal Jepara, Achmad Sholeh, bentrokan tak terhindarkan.
“Sempat ada mobil digulingkan lalu terbakar. Polisi melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa,” ujarnya.
Ratusan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi tak mampu sepenuhnya meredam amarah warga. Saling lempar dan dorong terjadi, membuat situasi semakin tidak terkendali.
Bupati Dilempari Botol
Di tengah kericuhan, Bupati Sudewo naik ke panggung untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun, sambutan yang ia terima jauh dari damai.
“Bupati dilempari botol dan aqua hingga tertunduk. Warga sudah sangat marah dan kecewa dengan sikap arogansinya,” tegas Wahyu, salah satu peserta aksi.
Seruan “Jangan lawan rakyat!” terdengar di berbagai sudut kerumunan. Massa menegaskan bahwa pemimpin daerah dipilih untuk menjadi perwakilan rakyat, bukan melawan kehendak mereka.
DPRD Bentuk Pansus Hak Angket
Kericuhan di luar gedung mendorong DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna mendadak. Menurut Ali, anggota dewan yang hadir, mayoritas legislator sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi warga.
“Kami akan membentuk Pansus Hak Angket dalam waktu dekat untuk mengumpulkan bukti dan keterangan sebelum memutuskan rekomendasi akhir terkait pemakzulan Bupati Pati,” ujarnya.
Keputusan DPRD ini menandai langkah awal proses politik yang bisa berujung pada pencopotan kepala daerah, sebuah situasi yang jarang terjadi di Pati.
***
