 |
| Foto, tangkap layar dari video gedung DPRD Jepara yang dibakar massa. |
Queensha.id - Jepara,
Kebakaran yang melalap Gedung DPRD Jepara pada Minggu (31/8/2025) dini hari masih menyisakan tanda tanya besar di masyarakat: siapa sebenarnya yang paling dirugikan dari aksi anarkis tersebut?
Gedung DPRD Jepara dibakar massa usai demonstrasi ricuh yang bermula dari depan Mapolres Jepara. Aksi yang diikuti mahasiswa, pengemudi ojek online, serta massa dari Aliansi Jepara Bersatu itu awalnya digelar untuk memprotes meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Namun emosi massa tak terbendung. Bentrokan dengan aparat pecah, dan gedung wakil rakyat di Jalan Pemuda pun menjadi sasaran kemarahan.
Kerugian Negara, Bukan DPR Semata
Ketua Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Jepara, Ali Achwan, menegaskan bahwa pembakaran Gedung DPRD bukan hanya merugikan para wakil rakyat, tetapi juga masyarakat luas.
“Gedung DPRD dibangun dengan uang pajak masyarakat. Jadi ketika dibakar, yang rugi bukan hanya anggota dewan, melainkan seluruh rakyat Jepara. Anggaran perbaikannya nanti tetap akan diambil dari APBD,” ujar Ali Achwan, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, aksi tersebut justru memperpanjang penderitaan warga karena anggaran daerah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan, kesehatan, atau pendidikan, harus dipakai lagi untuk renovasi gedung.
Suara Warga Jepara
Sejumlah warga di sekitar Kota Jepara juga menyampaikan keprihatinan.
“Memang kami marah dengan kebijakan DPR, tapi kalau gedungnya sampai dibakar, yang rugi ya masyarakat sendiri. Mau tidak mau uang rakyat lagi yang dipakai buat bangun,” ujar Sudarsono (52), warga Kelurahan di Jepara kota.
Siti Aminah (38), seorang pedagang di sekitar Jalan Pemuda, menambahkan: “Kasihan anak-anak sekolah, kasihan masyarakat kecil. Dana perbaikan gedung itu bisa lebih bermanfaat kalau dipakai untuk rakyat, bukan sekadar bangunan lagi, " ucapnya.
DPRD Terhenti, Aspirasi Tertunda
Selain kerugian material, pembakaran gedung DPRD juga menghambat jalannya roda pemerintahan daerah. Agenda rapat pembahasan anggaran perubahan APBD 2025 terancam tertunda, begitu pula berbagai program masyarakat yang membutuhkan pengesahan dewan.
“Ini pukulan telak bagi pelayanan publik. Saat masyarakat butuh solusi cepat, justru institusi yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi malah lumpuh,” jelas Ali Achwan menambahkan.
Polisi Amankan 45 Orang
Polres Jepara telah mengamankan 45 orang terkait kerusuhan tersebut, termasuk 6 anak di bawah umur. Penyidik masih mendalami peran masing-masing untuk menentukan status hukum mereka.
Sementara itu, warga berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran penting. Aksi menyuarakan aspirasi harus tetap dilakukan dengan cara damai, bukan merusak fasilitas yang justru milik rakyat sendiri.
***
