 |
| Foto, Bupati Pati, Sadewo dan pejabat dinas lainnya. |
Queensha.id - Pati,
Suhu politik di Kabupaten Pati menjelang tanggal 13 Agustus 2025 terus memanas. Ribuan warga disebut akan turun ke jalan untuk menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, meski kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu gejolak sudah dibatalkan.
Demo ini awalnya dipicu kekecewaan terhadap kebijakan kenaikan PBB. Namun, kini tuntutan melebar menjadi desakan pergantian kepemimpinan daerah. “Ini bukan lagi soal pajak. Ini tentang suara rakyat yang diabaikan,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kades Margoyoso Angkat Suara: Tolak Demo, Ajak Dialog
Gelombang protes ini rupanya tak sepenuhnya disambut hangat di kalangan pemerintahan desa. Video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan seluruh kepala desa di Kecamatan Margoyoso berdiri bersama, menyatakan sikap tegas menolak aksi 13 Agustus.
“Kami, seluruh kepala desa di Kecamatan Margoyoso, menolak demo tanggal 13 Agustus dan mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan dialog yang konstruktif demi menjaga kedamaian,” tegas salah satu kades dalam rekaman tersebut.
Para kades khawatir aksi besar-besaran itu berpotensi memicu kerusuhan dan merusak stabilitas wilayah.
Warga Tetap Ngotot: ‘Ini Tentang Perubahan’
Meski mendapat penolakan dari para kades, gelombang protes tidak surut. Para penggerak aksi memastikan ribuan massa dari berbagai kecamatan di Pati akan hadir.
“Pembatalan PBB itu cuma permukaan. Masalahnya lebih dalam: kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujar seorang tokoh masyarakat di Pati Kota.
Bupati Sudewo Minta Aksi Damai
Dalam konferensi pers pada 8 Agustus 2025, Bupati Pati Sudewo mengaku siap berdialog dengan perwakilan massa.
“Saya menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Pembatalan PBB sudah kami putuskan demi meringankan beban warga. Saya berharap demo berlangsung damai,” katanya.
Suara Akademisi: Jangan Sampai Memanas
Pengamat sosial menilai konflik ini harus segera diredam dengan komunikasi terbuka.
“Dialog adalah kunci. Kalau semua pihak mau duduk bersama, masalah bisa diselesaikan tanpa gesekan,” ujar seorang akademisi dari Universitas Muria Kudus.
Pengamanan Diperketat
Menjelang hari-H, aparat keamanan sudah menyiapkan strategi pengamanan ketat di titik-titik strategis. Fokusnya adalah menjaga hak warga menyampaikan pendapat sekaligus mencegah aksi anarkis.
Harapan Damai untuk Pati
Meski tensi politik meningkat, harapan untuk solusi damai tetap ada.
“Kita semua menginginkan Pati yang aman dan sejahtera. Perbedaan pendapat jangan sampai memecah belah,” tutur seorang warga Margoyoso.
***
Queensha Jepara
09 Agustus 2025
