Queensha.id — Jepara,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di sejumlah wilayah Kabupaten Jepara memicu gelombang respons publik. Di satu sisi program ini diharapkan meningkatkan gizi anak sekolah, namun di sisi lain muncul kritik keras dari masyarakat yang mempertanyakan transparansi, kualitas makanan, hingga mekanisme pengelolaannya.
Perbincangan memanas setelah unggahan akun Facebook Liecheng Swie viral di media sosial.
Dalam unggahannya, ia menulis:
"Jatah MBG hari ini tgl 23/2/2026 di SDN 1 Ujungwatu, Donorojo, Jepara Jawa Tengah pagi tadi."
Unggahan tersebut disertai foto pembagian makanan kepada siswa dan langsung memancing ribuan komentar dari warga Jepara dan sekitarnya.
Netizen Jepara Terbelah: Dukungan hingga Penolakan
Kolom komentar dipenuhi berbagai pandangan masyarakat. Sebagian mendukung tujuan program, namun banyak pula yang menyuarakan kekecewaan.
Beberapa komentar warga di antaranya:
“Demo serentak bagus, diganti uang saja diberikan orang tua agar tidak dikorupsi.”
“Mending ditabung, setelah anak lulus bisa digunakan untuk masa depan.”
“MBG hanya menciptakan koruptor baru.”
“Program unggulan apa program dagelan?”
“Gowo bekal dewe ko omah, rakyat wis mampu tanpa MBG.”
“Tetaplah berisik, itu uang kita sendiri.”
Ada pula warga yang menilai kualitas makanan belum sesuai harapan.
Komentar lain bahkan menyinggung persoalan potensi keuntungan pengadaan makanan hingga transparansi anggaran yang disebut perlu diawasi bersama.
Fenomena ini menunjukkan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi telah menjadi isu publik yang menyentuh rasa keadilan masyarakat.
Kritik Publik: Transparansi Jadi Sorotan
Sejumlah warga mempertanyakan apakah dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada siswa secara maksimal. Kritik yang muncul bukan hanya soal rasa makanan, tetapi juga:
1. Nilai gizi,
2. Standar porsi,
3. Distribusi,
Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap penggunaan uang negara, masyarakat kini lebih berani menyuarakan kontrol sosial melalui media digital.
Pandangan Pengamat Sosial Jepara
Pengamat sosial Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai polemik MBG sebenarnya merupakan tanda positif meningkatnya partisipasi masyarakat.
Menurutnya, kritik warga tidak boleh dianggap sebagai penolakan pembangunan, melainkan bentuk kepedulian publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Program MBG memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak dan mendukung pendidikan. Namun program sosial berskala besar selalu membutuhkan transparansi tinggi. Ketika masyarakat bersuara keras, itu berarti mereka ingin program ini berhasil, bukan gagal,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan ada tiga faktor utama yang memicu kontroversi:
1. Kurangnya Informasi Publik
Banyak orang tua belum memahami mekanisme anggaran, standar menu, maupun pengawasan program.
2. Sensitivitas terhadap Isu Korupsi
Masyarakat Indonesia saat ini sangat sensitif terhadap penggunaan dana publik sehingga setiap ketidaksesuaian langsung menimbulkan kecurigaan.
3. Harapan Tinggi terhadap Manfaat Langsung
Sebagian warga merasa bantuan tunai akan lebih terasa manfaatnya dibanding makanan siap saji.
Namun Purnomo menegaskan, tujuan utama MBG bukan bantuan ekonomi, melainkan intervensi kesehatan anak.
“Kalau diberikan uang, belum tentu dibelikan makanan bergizi. Negara hadir memastikan anak mendapatkan asupan yang sama,” tambahnya.
Perlu Evaluasi, Bukan Sekadar Perdebatan
Pengamat menilai solusi terbaik bukan menghentikan program, melainkan memperkuat pengawasan.
Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
1. Membuka transparansi anggaran kepada publik,
2. Melibatkan komite sekolah dan orang tua,
3. Memastikan standar gizi diawasi tenaga profesional,
4. Menyediakan kanal pengaduan resmi masyarakat.
MBG dan Masa Depan Anak Jepara
Program MBG sejatinya dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda.
Namun realitas di lapangan menunjukkan satu hal penting: keberhasilan program pemerintah kini sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.
Ketika warga bersuara keras, pemerintah dituntut hadir lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.
Perdebatan yang terjadi di Jepara hari ini bukan sekadar soal makanan sekolah, melainkan refleksi hubungan baru antara rakyat dan kebijakan publik di mana masyarakat tidak lagi diam, tetapi aktif mengawasi.
***
Tim Redaksi.
