Queensha.id - Pati,
Gelombang protes rakyat Pati terhadap kebijakan Bupati Sudewo terus membesar, bahkan setelah sang bupati resmi membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan, aksi damai besar-besaran tetap akan digelar pada 13 Agustus 2025, dengan tuntutan utama: Bupati mundur dari jabatannya.
Awal Mula Gejolak
Kisruh ini bermula pada awal 2025 ketika Pemkab Pati mengumumkan kenaikan PBB-P2 secara signifikan. Kebijakan tersebut langsung memicu kemarahan warga, terutama petani, pelaku UMKM, mahasiswa, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang menganggap keputusan itu menekan ekonomi rakyat di tengah situasi pasca-pandemi.
Puncaknya, pada 3 Juni 2025, mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati turun ke jalan menuntut pencabutan kebijakan tersebut. Gelombang demonstrasi kemudian meluas, merangkul berbagai elemen masyarakat yang bersatu dalam penolakan.
Pernyataan Bupati yang Memicu Kemarahan
Ketegangan semakin memanas setelah pernyataan Bupati Sudewo yang viral di media sosial. Dalam kesempatan itu, ia menantang warga untuk mengerahkan massa sebanyak mungkin.
“Silakan demo. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 pun kerahkan. Saya tidak akan gentar,” ujarnya.
Ucapan tersebut dianggap publik sebagai bentuk meremehkan aspirasi rakyat. Kekecewaan pun kian dalam, mendorong terbentuknya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang bahkan membuka posko donasi untuk mendukung aksi besar 13 Agustus.
Pembatalan Kenaikan PBB-P2 Tak Hentikan Aksi
Di bawah tekanan besar, Bupati Sudewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengumumkan pembatalan kenaikan PBB-P2. Namun, langkah itu dinilai belum cukup.
“Memaafkan bisa, tapi melupakan tidak. Kesalahan fatal ini butuh pertanggungjawaban politik,” tegas salah satu koordinator aksi, menandaskan bahwa demo tetap akan digelar untuk menuntut pengunduran diri bupati.
Momentum Demokrasi
Aksi 13 Agustus diproyeksikan sebagai salah satu unjuk rasa terbesar dalam sejarah Pati. Selain menuntut mundur bupati, gerakan ini juga ingin menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya diukur lewat kotak suara, melainkan melalui keberanian rakyat mengawal jalannya pemerintahan.
Solidaritas lintas daerah turut mengalir, membuktikan bahwa kedaulatan rakyat bukan sekadar slogan, melainkan kekuatan nyata ketika masyarakat bersatu.
Pesan untuk Penguasa
Rakyat Pati mengingatkan semua pejabat bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak milik pribadi. Pemerintahan yang berpihak pada rakyat harus dijalankan dengan integritas, keadilan, dan transparansi.
Aksi damai 13 Agustus bukan sekadar protes pajak, tetapi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap semena-mena. Dalam sejarah Pati, tanggal ini berpotensi menjadi tonggak penting perjuangan rakyat demi tegaknya prinsip “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.”
***
Sumber: MM.
