Foto, Bupati Pati, Sadewo. |
Queensha.id - Pati,
Keputusan Bupati Pati, Sudewo, menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu gelombang protes di berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai mendadak, tanpa sosialisasi yang menyeluruh, dan menimbulkan beban ekonomi baru bagi masyarakat.
Di tengah gejolak publik, sorotan pun mengarah pada besarnya harta kekayaan Sudewo yang tercatat mencapai Rp31,5 miliar, berdasarkan laporan e-LHKPN terbaru April 2025.
Kenaikan Pajak, Aksi Protes, dan Ancaman Demonstrasi Besar
Pemerintah Kabupaten Pati berdalih bahwa kenaikan PBB-P2 ini merupakan bentuk penyesuaian setelah 14 tahun tanpa revisi, serta upaya meningkatkan pendapatan daerah untuk infrastruktur dan layanan publik.
Namun narasi ini tak cukup meredam amarah warga. Ratusan masyarakat dan mahasiswa berencana menggelar demonstrasi besar-besaran, memprotes kebijakan yang dinilai berat sebelah dan minim empati terhadap kondisi rakyat pasca pandemi dan krisis ekonomi.
Bahkan beberapa posko penolakan kenaikan pajak sempat dibubarkan secara paksa oleh aparat. Ketegangan terjadi antara warga dan Satpol PP saat posko tersebut dianggap melanggar aturan.
Sudewo Tantang 50 Ribu Warga: “Saya Tak Gentar”
Respons Sudewo terhadap gelombang penolakan justru menambah bara di tengah api. Dalam sebuah pernyataan yang viral di media sosial, Sudewo mengatakan:
“Jika 50 ribu orang menolak pun, saya tidak gentar.”
Pernyataan tersebut dinilai arogan dan tidak mencerminkan sikap seorang kepala daerah yang seharusnya merangkul masyarakat, bukan menantangnya.
Terungkap: Kekayaan Sudewo Rp31,5 Miliar, Punya Aset di Banyak Kota
Publik semakin geram setelah mengetahui data kekayaan Bupati Sudewo yang dipublikasikan melalui laman resmi e-LHKPN. Berikut rincian kekayaannya:
- Total kekayaan: Rp31.519.711.746
- Aset properti: Rp17,03 miliar (31 bidang tanah dan/atau bangunan di Pati, Blora, Depok, Bogor, Yogyakarta, dan lainnya)
- Kendaraan: Rp6,33 miliar (8 unit, termasuk BMW X5 2023 dan Toyota Land Cruiser 2019)
- Harta bergerak lainnya: Rp795 juta
- Surat berharga: Rp5,39 miliar
- Kas dan setara kas: Rp1,96 miliar
- Utang: Nihil
Aset paling mahal yang dimilikinya adalah tanah dan bangunan seluas 639 m2/393 m2 di Bogor senilai Rp3,6 miliar.
Kontras Kekuasaan dan Realita Rakyat
Ironi mencuat ketika masyarakat Pati harus menghadapi lonjakan pajak sementara kepala daerah mereka hidup dengan kelimpahan aset. Banyak pihak menilai, alih-alih memeras warga, pemerintah daerah seharusnya bisa menggali sumber pendapatan lain tanpa membebani rakyat kecil.
“Kenaikan pajak harus mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat. Jangan hanya bicara angka dan pembangunan, tapi abaikan realitas warga di lapangan,” ujar Sari, aktivis mahasiswa dari Pati.
Sudewo Bandingkan Pati dengan Rembang dan Kudus
Dalam pembelaannya, Sudewo mengatakan bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati selama ini masih tertinggal dibanding daerah tetangga seperti Jepara, Rembang, dan Kudus, meskipun secara geografis lebih luas.
Namun perbandingan ini dinilai tidak relevan, karena setiap kabupaten memiliki struktur ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat kesejahteraan yang berbeda.
Gelombang Ketidakpercayaan Mulai Terasa
Kebijakan PBB-P2 dan gaya komunikasi Sudewo yang dinilai konfrontatif, telah memicu gelombang ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah daerah. Para tokoh masyarakat, mahasiswa, dan aktivis lokal kini bersatu dalam satu suara: minta revisi atau pembatalan kenaikan pajak.
Sementara itu, rencana aksi demonstrasi massal terus bergulir, menandai bahwa konflik antara kepentingan elite dan jeritan rakyat Pati belum akan mereda dalam waktu dekat.
***
Queensha Jepara
07 Agustus 2025