 |
| Foto, ketua DPR RI, Puan Maharani. |
Queensha.id - Jakarta,
Gelombang demonstrasi yang berlangsung berhari-hari akibat kesenjangan pendapatan antara masyarakat pekerja dengan para politikus Senayan mulai menuai respons dari sejumlah anggota DPR RI. Sorotan publik mengarah pada besarnya gaji dan tunjangan yang diterima wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi salah satu yang pertama menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia menegaskan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sekaligus mendengar aspirasi rakyat secara lebih serius.
“Pertama, tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, berbenah diri, dan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat serta lebih baik,” ujar Puan usai melayat ke rumah duka pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi demonstrasi di depan DPR, Minggu (31/8/2025).
Sementara itu, Ahmad Sahroni, Sekretaris Fraksi Partai NasDem, menyatakan dukungannya terhadap evaluasi total tunjangan DPR. Ia bahkan menegaskan seluruh gaji dan tunjangannya selama ini dikembalikan ke masyarakat.
“Saya dukung evaluasi secara total. Semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat, dan itu wajib,” kata Sahroni.
Dukungan serupa datang dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Menurutnya, evaluasi tunjangan adalah bagian dari perbaikan berkelanjutan. Fraksinya siap mengikuti proses tersebut sepanjang dijalankan dengan transparan.
“Kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah adalah titipan rakyat. Yang terpenting DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Nada tegas juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono. Ia menyatakan pihaknya sepakat untuk menghentikan dan meninjau ulang tunjangan-tunjangan DPR yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban dalam demonstrasi di berbagai daerah. Kejadian ini adalah duka kita bersama sebagai bangsa. Kami siap melakukan evaluasi menyeluruh dan menghentikan tunjangan yang tidak sesuai dengan keadilan rakyat,” tegas Budisatrio.
Lebih lanjut, Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia meminta para anggotanya tetap berada di Indonesia, turun langsung ke masyarakat, dan mendengar aspirasi rakyat.
“Tidak ada satu pun anggota Fraksi Gerindra yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Semua harus hadir bersama rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka, serta menjaga amanah kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Respons beruntun dari sejumlah politikus Senayan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan sekaligus menjadi langkah awal perbaikan sistem pengelolaan tunjangan DPR. Namun, publik masih menunggu realisasi konkret dari janji-janji tersebut di tengah krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat.
***
