Notification

×

Iklan

Iklan

Absennya Perangkat Desa Tunggulpandean Saat Bupati Jepara Temui Warga, Picu Tanda Tanya Besar

Rabu, 24 September 2025 | 23.27 WIB Last Updated 2025-09-24T16:28:39Z

Foto, Bupati Jepara, Witiarso Utomo saat temui warga Desa Tanggulpandean, kecamatan Nalumsari, Jepara.

Queensha.id - Jepara,


Suasana penuh tanda tanya mewarnai pertemuan antara warga Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, dengan Bupati Jepara, Rabu (24/9/2025) siang. Di tengah momentum penting penyampaian aspirasi terkait penolakan pembangunan gardu induk PLN, tak satu pun perangkat desa tampak hadir mendampingi.


Padahal, kedatangan Bupati Jepara ke salah satu rumah warga yang dijadikan titik kumpul dianggap sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah kabupaten. Warga menilai, momen itu seharusnya menjadi ajang sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Namun absennya perangkat desa justru menimbulkan kesan sebaliknya.


“Sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin ketika Bupati datang ke rumah warga untuk mendengar suara rakyat, justru perangkat desa tidak ada. Rasanya seperti ada unsur kesengajaan untuk tidak menghadiri forum ini,” ungkap salah satu tokoh masyarakat dengan nada kecewa.


Nada serupa juga disampaikan warga lainnya yang merasa dikhianati.
“Kalau perangkat desa tidak bisa berdiri bersama warganya, lebih baik mundur saja dari jabatan. Kami tidak butuh pemimpin yang hanya ada di kantor, tapi menghilang saat rakyatnya berteriak. Ini bukan hanya mengecewakan kami, tapi juga mencoreng muka Bupati yang sudah turun langsung,” ujarnya lantang.


Kekecewaan itu semakin meluas di tengah masyarakat. Mereka menilai, perangkat desa seharusnya berada di garda depan untuk mendampingi dan mengawal proses dialog yang menyangkut kepentingan hidup warga. Dengan tidak hadirnya perangkat desa, muncul asumsi bahwa pemerintah desa sengaja membiarkan warga berjuang sendiri.


Kini publik menunggu penjelasan resmi dari Pemdes Tunggul Pandean. Tanpa adanya klarifikasi yang jelas, dugaan adanya unsur kesengajaan maupun pembiaran dikhawatirkan semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah desa.


***

Sumber: EP/L7.

×
Berita Terbaru Update