 |
| Foto, gedung DPRD Jepara setelah di demo beberapa Minggu yang lalu. |
Queensha.id - Jepara,
Kementerian Pekerjaan Umum RI bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara telah menuntaskan inventarisasi kerusakan gedung DPRD Jepara pascaperistiwa pembakaran dan penjarahan pada Minggu (31/8/2025).
Hasil kajian menyebutkan, kerusakan yang menimpa gedung wakil rakyat Jepara tersebut tergolong kerusakan ringan, dengan estimasi nilai kerugian mencapai Rp 2 miliar. Kerugian itu meliputi kerusakan pada bagian ruangan, kaca, plafon, serta pagar luar gedung.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Jepara, Hanief Kurniawan, menjelaskan bahwa perbaikan gedung DPRD akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. “Kami hanya melakukan inventarisasi terkait bangunan. Untuk peralatan kantor maupun aset lainnya, perhitungannya dilakukan langsung oleh pihak DPRD Jepara,” jelasnya, Senin (22/9/2025).
Hanief menambahkan, pihaknya juga telah mengirimkan data kerusakan ke pemerintah pusat dan masih mendampingi tim kementerian untuk survei lanjutan, termasuk pengukuran yang akan masuk tahap desain perbaikan.
Lelang Satu Paket untuk Se-Jawa Tengah
Proses perbaikan gedung DPRD Jepara tidak dilakukan secara terpisah. Pemerintah pusat merencanakan lelang perbaikan secara kolektif bersama sejumlah kantor DPRD lain di Jawa Tengah yang juga mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi akhir Agustus lalu.
Selain DPRD Jepara, kantor legislatif yang mengalami kerusakan ringan antara lain DPRD Brebes, DPRD Cilacap, dan DPRD Banyumas. Sementara kerusakan berat menimpa DPRD Kota Solo dan DPRD Kota Pekalongan.
“Nanti skemanya mirip seperti penanganan Stadion GBK, dilelang jadi satu paket untuk seluruh Jawa Tengah,” kata Hanief.
Meski nilai total anggaran lelang belum diumumkan, pemerintah pusat menargetkan rehabilitasi segera dimulai. Untuk kerusakan ringan, termasuk di Jepara, estimasi waktu pengerjaan diperkirakan sekitar 90 hari kalender.
“Harapannya ada kejelasan segera dari Kementerian PU sehingga bangunan bisa difungsikan kembali. Jika perencanaan tidak berubah, empat kabupaten dengan kerusakan ringan akan masuk lelang tahun ini,” pungkas Hanief.
***
