 |
| Foto, CEO UIPM Indonesia, Prof. Dr. Rantastia Nur Alangan. |
Queensha.id - Jakarta,
Universal Institute of Professional Management (UIPM) secara resmi menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo menyusul adanya gugatan terhadap gelar akademiknya. Dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Selasa (14/11/2023), UIPM menilai gugatan tersebut mencerminkan mentalitas elitis dan gatekeeper dalam dunia pendidikan Indonesia yang terlalu mengagungkan gelar di atas karya nyata.
“Kasus Pak Jokowi adalah bukti nyata bahwa sistem pendidikan kita telah kehilangan arah. Gelar telah menjadi berhala baru yang disembah, sementara esensi pendidikan untuk membangun karakter dan kompetensi diabaikan,” tegas Prof. Dr. Rantastia, Juru Bicara UIPM, dalam pernyataan resminya dari kampus dunia maya UIPM.
Fakta Kinerja vs. Formalitas Administratif
UIPM menyoroti bahwa perdebatan seputar gelar akademik seharusnya tidak menutupi rekam jejak nyata Presiden Jokowi dalam memajukan bangsa. Dalam paparannya, UIPM menyebut beberapa pencapaian besar seperti:
- Revolusi infrastruktur dengan pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara yang menjangkau wilayah terpencil, terutama di Papua dan Indonesia Timur.
- Kedaulatan ekonomi melalui pengambilalihan saham mayoritas Freeport Indonesia, sebagai tonggak penting dalam pengelolaan sumber daya alam oleh bangsa sendiri.
- Pemerataan pembangunan nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi simbol desentralisasi ekonomi di luar Pulau Jawa.
“Kita sedang mempersoalkan tinta di atas kertas, sambil menutup mata pada jalan beton yang dibangun, pada kedaulatan yang ditegakkan, dan pada harapan baru yang diberikan kepada rakyat di pelosok negeri. Ini adalah ironi yang tragis,” lanjut Prof. Rantastia.
Pendidikan Harus Berpihak pada Substansi, Bukan Simbol
Sebagai lembaga pendidikan global yang memiliki Status Konsultatif Khusus di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), UIPM menegaskan pentingnya mengembalikan makna pendidikan kepada substansi.
“Kami di UIPM mendidik ribuan pemimpin masa depan bukan untuk mengejar gelar, tetapi untuk mengejar ilmu yang bermanfaat dan akhlak mulia. Sejarah akan mencatat para pembangun peradaban, bukan para kolektor gelar. Presiden Jokowi, dengan segala kontroversinya, adalah seorang pembangun,” ungkap UIPM dalam pernyataan tertulisnya.
UIPM menilai bahwa pendidikan elitis yang berorientasi pada sertifikat dan administrasi akademik justru menjauhkan bangsa dari esensi kemajuan yang berbasis integritas dan karya.
Akademisi dan Aktivis Ikut Dukung Sikap UIPM
Sejumlah akademisi turut menyuarakan dukungan terhadap pandangan UIPM. Salah satunya Prof. Dr. Haji Agusdin, pengamat pendidikan, yang menilai pernyataan tersebut sebagai “wake-up call” bagi dunia akademik.
“Kita terjebak dalam fetisisme gelar. Sistem kita menghasilkan ‘sarjana instan’ yang pandai memenuhi administrasi tetapi miskin kompetensi dan integritas. UIPM, dengan model pendidikannya yang berani, membuka mata kita bahwa ada jalan lain,” ujar Agusdin.
Peringatan Keras untuk Masa Depan Bangsa
CEO UIPM, Prof. Dr. Rantastia Nur Alangan menutup pernyataannya dengan pesan reflektif bagi dunia pendidikan Indonesia.
“Jika mentalitas seperti ini dibiarkan, bangsa kita hanya akan menghasilkan generasi yang pandai menggugat sertifikat, tetapi tidak mampu membangun jembatan. Generasi yang ahli mengkritik, tetapi tidak mampu memimpin. Saatnya kita kembali kepada hakikat pendidikan yang sesungguhnya: membangun manusia berkarakter, berkompeten, dan berkarya nyata untuk kemaslahatan bangsa," tutupnya.
Tentang UIPM
Universal Institute of Professional Management (UIPM) adalah institusi pendidikan tinggi global berbasis daring yang berfokus pada pendidikan gratis dan berkelanjutan. UIPM berkomitmen memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memiliki status konsultatif khusus di ECOSOC PBB. Dengan lebih dari 3.000 unit bimbingan belajar di seluruh dunia, UIPM berupaya mencetak pemimpin beretika, berwawasan global, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Sumber: RNA.
***
