 |
| Foto, ilustrasi. Dikutip dari unggahan akun Facebook Suara Jepara. |
Queensha.id - Jepara,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Pasalnya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan signifikan, mencapai Rp 208 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Ary Bachtiar, mengungkapkan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada struktur keuangan daerah, termasuk rencana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.
“Pembahasan RAPBD sudah dimulai, namun kami mendapat informasi bahwa TKD turun Rp 208 miliar dibanding 2025, atau Rp 232 miliar jika dibandingkan dengan rencana awal RAPBD 2026,” ujar Ary, Rabu (5/11/2025).
Rencana Pinjaman Daerah Turun Drastis
Penurunan dana transfer membuat Pemkab harus menyesuaikan rencana pinjaman daerah yang semula diproyeksikan mencapai Rp 164 miliar. Setelah adanya pengurangan TKD, pinjaman kemungkinan hanya bisa direalisasikan maksimal Rp 115 miliar, atau turun sekitar Rp 64 miliar.
“Beberapa ruas jalan yang semula akan dibiayai lewat pinjaman kini akan kami upayakan melalui bantuan dari Pemerintah Provinsi atau sumber pendanaan lain,” jelas Ary.
Program Daerah Dipangkas Hingga 40 Persen
Selain rencana pinjaman, dampak penurunan TKD juga dirasakan oleh perangkat daerah. Ary menyebut, sejumlah program dan kegiatan di berbagai OPD harus mengalami penyesuaian hingga 40 persen.
“Banyak program di perangkat daerah kami potong hingga 40 persen. Termasuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) juga sedang dievaluasi, meski masih menunggu hasil pembahasan dewan,” tambahnya.
Perubahan struktur TKD membuat beberapa pos anggaran harus direvisi sebelum penetapan akhir RAPBD yang dijadwalkan rampung pada akhir November 2025.
Pemkab Tetap Optimistis
Meski menghadapi pengurangan anggaran cukup besar, Pemkab Jepara menegaskan semangat pembangunan tidak akan surut.
“Kami harapkan pengurangan ini tidak membuat kami patah semangat. Ini menjadi momentum untuk lebih kreatif dan efisien dalam menggunakan anggaran,” tegas Ary.
Ia menambahkan, strategi lain yang tengah digenjot adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat.
“Kami tidak serta-merta menaikkan pajak. Fokus kami memperluas objek pajak dan retribusi, bukan menaikkan tarifnya,” ujarnya.
Pembangunan Tetap Berjalan
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, memastikan bahwa meski anggaran menurun, program pembangunan tetap akan dijalankan. Langkah yang ditempuh bukan sekadar pemotongan, melainkan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.
“Rata-rata semua program tetap berjalan, hanya nilainya yang disesuaikan dengan kondisi keuangan. Pembangunan infrastruktur tetap kami jalankan, meskipun tidak sesuai target awal,” tutur Witiarso.
Penyesuaian anggaran tahun 2026 diharapkan menjadi momentum bagi Jepara untuk berbenah dalam manajemen keuangan daerah, dengan tetap menjaga arah pembangunan agar tidak stagnan di tengah tekanan fiskal.
***
Jepara, 6 November 2025
Tim Redaksi Queensha Jepara – Laporan Ekonomi & Pemerintahan
