Queensha.id – Jepara,
Ribuan buruh yang tergabung dalam KC FSPMI Jepara Raya membanjiri ruas jalan dari Mayong hingga pusat Kota Jepara, Senin (22/12/2025). Aksi long march tersebut menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara 2026 yang dinilai tidak manusiawi dan kian menjauhkan buruh dari kehidupan layak.
Sejak pagi, arus lalu lintas tersendat akibat lautan massa buruh yang berjalan kaki sambil membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka menyuarakan kekecewaan atas hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara pada 19 Desember 2025, yang menetapkan skema kenaikan UMK menggunakan Indeks Alfa 0,7.
Bagi buruh, angka tersebut dianggap tidak mencerminkan realitas kebutuhan hidup di lapangan, terutama di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
“Kenaikan dengan alfa 0,7 itu menjauhkan buruh dari hidup layak. Ini sama sekali tidak sesuai dengan kondisi riil kebutuhan pekerja,” tegas Yopy Priambudi, Ketua KC FSPMI Jepara Raya, di tengah orasi.
Tolak Penundaan UMSK
Tak hanya mempersoalkan besaran UMK, buruh juga menolak keras rencana penundaan pembahasan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) yang baru akan dilakukan pada Juni 2026. Penundaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap pekerja di sektor-sektor unggulan Jepara yang memiliki beban kerja dan risiko lebih tinggi.
“UMSK itu hak buruh sektor. Kalau ditunda, artinya kesejahteraan kami kembali dikorbankan,” seru salah satu orator aksi.
Dua Tuntutan Harga Mati
Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan dua tuntutan utama yang mereka sebut sebagai harga mati yaitu UMK Jepara 2026 wajib menggunakan Alfa 0,9, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. UMSK 2026 harus ditetapkan sekarang, tanpa penundaan.
Massa menilai pemerintah daerah terlalu condong pada kepentingan pengusaha dan abai terhadap jeritan buruh yang menjadi tulang punggung industri di Jepara.
Ancaman Aksi Lebih Besar
Buruh memperingatkan bahwa aksi kali ini bukan yang terakhir. Jika tuntutan mereka tidak direspons serius oleh Bupati Jepara, gelombang aksi lanjutan dengan skala lebih besar siap digelar.
“Ini baru pemanasan. Kalau tuntutan kami diabaikan, kami siap turun dengan kekuatan yang jauh lebih besar,” tegas Yopy.
Bagi para buruh Jepara, perjuangan ini bukan semata soal angka di atas kertas, melainkan soal hak hidup layak. Mereka menegaskan akan terus bergerak hingga pemerintah benar-benar berpihak pada keadilan sosial, bukan sekadar kompromi yang menekan kaum pekerja.
***
Tim Redaksi.
