“Di sanalah aku berdiri. Untuk selama-lamanya.”
Kalimat ini bukan sekadar penutup pidato, melainkan sumpah ideologis. Sumpah tentang keberpihakan kepada rakyat, kepada kemerdekaan sejati, dan kepada perlawanan terhadap sistem yang menindas dengan wajah yang terus berganti.
Bung Karno, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, pernah menegaskan satu kalimat yang hingga kini terasa relevan dan menyakitkan yaitu,
“Kita bukan miskin, bukan bodoh. Tapi dimiskinkan dan dibodohkan oleh sistem kapitalisme.”
Sebuah sistem yang sengaja dirancang agar yang kaya semakin berkuasa, sementara yang miskin terus terperangkap dalam lingkaran ketergantungan. Sistem itulah yang datang ke Nusantara bukan dengan wajah perang sejak awal, melainkan dengan senyum dagang dan janji peradaban.
Nusantara: Negeri Sejuta Surga yang Diperebutkan
Nusantara bukan negeri biasa. Ia adalah tanah subur, negeri serba ada. Dari rempah-rempah yang dulu membuat dunia berlayar berbulan-bulan, hingga kekayaan tambang mulai dari emas, nikel, timah, uranium, titanium yang hingga kini menjadi rebutan global.
Ironisnya, penjajah datang justru dari negeri-negeri tandus dan negeri salju. Awalnya berdagang, lalu perlahan menguasai. Ketika keserakahan tak lagi terbendung, monopoli dijalankan dengan dua wajah: persuasif dan sarkastik. Diplomasi di satu tangan, kekerasan di tangan lainnya.
Tiga Fase Perusakan Peradaban
Menurut pembacaan sejarah kritis yang berkembang di masyarakat, perusakan Nusantara berlangsung dalam beberapa fase.
Fase pertama ditandai masuknya doktrin-doktrin yang memecah peradaban besar seperti Majapahit. Labelisasi “kafir, syirik, musyrik, sesat, khurafat” digunakan sebagai alat delegitimasi budaya dan kepercayaan lokal. Peradaban dihancurkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual.
Fase kedua adalah kolonialisme Eropa dan sekutunya. Penjajahan terang-terangan, perampasan sumber daya, dan eksploitasi manusia dijalankan atas nama kemajuan dan peradaban
Fase ketiga yakni yang paling halus sekaligus paling berbahaya yakni terjadi sejak Orde Baru hingga hari ini. Kekuasaan berganti wajah, tetapi sistem tetap bercokol. Utang luar negeri membengkak pasca-1967 dan 1971, ketergantungan ekonomi dilembagakan, dan kedaulatan perlahan digadaikan.
Taipan, Oligarki, dan Sistem yang Dipelihara
Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai bahwa kekuasaan hari ini dijalankan oleh segelintir elite ekonomi dan politik yang menjadi operator sistem lama dengan kemasan baru.
“Orde Baru secara struktural tidak pernah benar-benar tumbang. Ia hanya berganti pemain. Sistemnya tetap, operatornya berganti. Oligarki ekonomi dan kekuasaan tumbuh subur di atas utang, konsesi sumber daya, dan pembungkaman kesadaran rakyat,” ujar Purnomo, Selasa 27/1/2026).
Ia menyebut, sejak era pasca-kemerdekaan hingga kini, bangsa ini lebih sering diposisikan sebagai pasar dan objek, bukan sebagai subjek yang berdaulat atas kekayaan sendiri.
Sekali Merdeka, Tetap Merdeka
Di tengah semua itu, seruan Bung Karno kembali menggema yaitu,
Sekali merdeka, tetap merdeka.
Kemerdekaan bukan hanya soal bendera dan lagu kebangsaan. Ia adalah keberanian untuk berdiri di pihak kebenaran, melawan sistem yang menindas, dan menolak tunduk pada logika kapitalisme yang memiskinkan banyak orang demi kemewahan segelintir elite.
“Di sanalah aku berdiri. Untuk selama-lamanya.”
Bukan di sisi kekuasaan yang rakus, tetapi di barisan rakyat yang terus berjuang agar Nusantara benar-benar merdeka secara politik, ekonomi, dan martabat.
***
Oleh Purnomo Wardoyo.
Tim Redaksi.
