Bencana kembar banjir dan tanah longsor melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten Jepara dan Kudus. Cuaca ekstrem yang melanda Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar membawa hujan lebat dan angin kencang, tetapi juga membuka kembali luka lama kerusakan lingkungan di kawasan Lereng Muria yang selama ini terabaikan.
Anggota DPRD Jawa Tengah dari Dapil III, Andang Wahyu Triyanto, menegaskan bahwa bencana kali ini tidak bisa semata-mata disalahkan pada faktor alam. Menurutnya, hujan ekstrem memang menjadi pemicu, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah karena campur tangan manusia yang menekan daya dukung lingkungan.
“Hujan memang luar biasa, tapi dampaknya diperparah faktor non-alam. Kita harus jujur, ada tekanan besar pada ekosistem Muria akibat aktivitas manusia yang melampaui batas,” tegas Andang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (16/1/2026).
Lereng Muria Kian Kritis
Tanah longsor dilaporkan memutus akses vital penghubung Desa Damarwulan menuju Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara. Desa Tempur yang berada di kawasan pegunungan kini terisolasi akibat pergeseran tanah yang masif, menyulitkan mobilitas warga dan distribusi logistik.
Andang menyebut kondisi ini bukan peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai persoalan lama di Lereng Muria. Ia menyoroti setidaknya tiga “dosa besar” yang memperparah kerentanan kawasan tersebut:
1. Alih fungsi lahan, terutama ekspansi pertanian dan pariwisata yang tak terkendali di zona resapan air.
2. Reboisasi seremonial, penanaman hutan yang hanya bersifat simbolik tanpa perawatan dan keberlanjutan.
3. Pembalakan liar, yang masih ditemukan di kawasan hutan lindung dan daerah penyangga.
Menurutnya, kombinasi faktor tersebut membuat tanah kehilangan daya ikat, sehingga longsor menjadi ancaman nyata setiap kali hujan ekstrem datang.
Ancaman “Tenggelam” dari Pesisir Utara
Tak hanya wilayah pegunungan, kawasan pesisir Kudus, Jepara, hingga Demak juga tengah berjibaku dengan genangan air yang tak kunjung surut. Fenomena banjir rob yang dipicu angin kencang memperparah kondisi permukiman warga.
Andang memperingatkan bahwa pembangunan dan investasi besar-besaran di wilayah pesisir, terutama bangunan permanen tanpa kajian lingkungan memadai, ikut mempercepat penurunan muka tanah (land subsidence).
Jika dibiarkan, ancaman tenggelam permanen di Pantura bukan lagi sekadar prediksi, melainkan tinggal menunggu waktu.
“Kalau tidak segera dibangun sabuk pengaman Pantai Utara dan dilakukan pembatasan pembangunan, kawasan ini benar-benar bisa hilang dari peta,” ujarnya.
Gerak Cepat Pemerintah
Pemerintah pusat dan provinsi mulai mengambil langkah darurat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Gus Yasin, hingga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah turun langsung ke lapangan untuk memetakan penanganan bencana. Salah satu langkah yang disiapkan adalah Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang direncanakan berlangsung hingga 20 Januari guna menekan intensitas hujan.
Dorongan DPRD Jateng: Jangan Sekadar Tambal Sulam
Dari sisi legislatif, DPRD Jawa Tengah mendorong penanganan yang lebih serius dan berjangka panjang. Andang menyebut ada beberapa langkah krusial yang harus segera dilakukan:
1. Audit lingkungan, dengan melibatkan DLH dan instansi kehutanan untuk memperketat pengawasan di Lereng Muria.
2. Pemetaan kawasan lindung, menetapkan zona yang mutlak bebas dari aktivitas ekonomi.
3. Distribusi bantuan, memastikan logistik dan bantuan kemanusiaan menjangkau desa-desa terisolasi seperti Desa Tempur.
“Besok pagi saya akan kembali bergerak ke wilayah Tempur. Kami di DPRD akan terus memberikan masukan keras kepada Pemprov agar penanganan ini bukan sekadar pemadam kebakaran, tapi benar-benar solusi jangka panjang,” pungkas Andang.
Bencana di Jepara dan Kudus menjadi pengingat keras bahwa alam memiliki batas. Ketika batas itu dilampaui, murkanya tak lagi bisa ditawar dengan dalih cuaca semata.
***
Sumber: SJ.
Tim Redaksi.
