Queensha.id – Jepara,
Program perbaikan jalan di Kabupaten Jepara dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Mulai dari jalan kabupaten hingga jalan provinsi, berbagai proyek perbaikan terus berjalan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur.
Data sejumlah pemberitaan menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Jepara mengalokasikan anggaran besar untuk sektor jalan. Tahun 2025 misalnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan mencapai sekitar Rp40 miliar untuk ratusan kilometer ruas jalan kabupaten.
Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan di 32 titik jalan dan jembatan dengan total panjang penanganan lebih dari 63 kilometer melalui skema pembiayaan daerah.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ikut turun tangan memperbaiki jalan strategis di Jepara, termasuk ruas Sekuro–Mlonggo dengan anggaran sekitar Rp2 miliar karena kerusakan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Tak hanya proyek besar, Dinas PUPR Jepara bahkan membentuk tim “klinik jalan” untuk mempercepat tambal sulam dan pelapisan ulang di berbagai ruas kota agar mobilitas masyarakat tetap lancar.
Namun di tengah gencarnya pembangunan tersebut, muncul suara kritis dari masyarakat.
Unggahan Facebook Viral: Warga Ikut Hitung Biaya Proyek
Mengutip unggahan akun Facebook Purnomo, yang tertulis di profilnya warga Batealit yang ramai diperbincangkan warganet Jepara, ia menuliskan analisis sederhana soal biaya pembangunan jalan.
“Jalan mulus. prediksi perbaikan jalan 197 miliar... cobah dikalikan ya bro. pasir super hitam untuk jalan 1 truk 5 juta, kali 70 truk uangnya 350 juta. iku nek aspal goreng. minjam alat 3 minggu sekitar 50 juta. tukang kenek 15 orang digawe 100 juta...” tulisnya, Sabtu (21/2/2026).
Unggahan tersebut langsung memancing diskusi publik. Banyak warga menilai tulisan itu sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pembangunan.
Apakah Pengunggah Seorang Pemborong?
Pertanyaan kemudian muncul yaitu apakah akun Facebook tersebut seorang pemborong bangunan atau pelaku proyek konstruksi?
Purnomo Wardoyo, pengamat sosial Jepara menilai, "Belum tentu, " ujarnya, Sabtu (21/2).
Menurut mereka, masyarakat sekarang semakin terbiasa mengakses informasi harga material bangunan melalui internet, toko bangunan, hingga pengalaman pribadi saat renovasi rumah.
Artinya, siapa pun bisa membuat estimasi biaya yang meski belum tentu akurat secara teknis.
Dalam proyek jalan, perhitungan tidak hanya mencakup pasir, aspal, atau tenaga kerja. Ada banyak komponen lain yang sering tidak terlihat publik, antara lain:
1. Survei teknis dan desain konstruksi.
2. Uji laboratorium material.
3. Biaya mobilisasi alat berat.
4. Manajemen proyek dan pengawasan.
5. Drainase dan struktur pondasi jalan.
6. Pajak serta standar keselamatan kerja.
Karena itu, hitungan sederhana di media sosial sering kali berbeda jauh dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) resmi proyek pemerintah.
Kritik Publik: Tanda Masyarakat Semakin Melek Anggaran
Fenomena ini justru dinilai sebagai perkembangan positif demokrasi lokal. Warga Jepara kini tidak lagi pasif, tetapi mulai ikut mengawasi pembangunan.
Media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk bertanya:
1. Apakah anggaran sudah efektif?
2. Apakah kualitas jalan sesuai biaya?
3. Apakah proyek benar-benar berdampak bagi warga?
Namun pengamat sosial Jepara mengingatkan, kritik publik harus tetap berbasis data agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau tuduhan tanpa dasar.
Jalan Mulus, Transparansi Juga Harus Mulus
Besarnya anggaran pembangunan jalan memang wajar mengingat panjang jalan kabupaten di Jepara mencapai lebih dari 850 kilometer dengan ratusan ruas yang membutuhkan perawatan rutin.
Karena itu, transparansi menjadi kunci utama. Pemerintah perlu membuka informasi proyek secara jelas, sementara masyarakat diharapkan tetap kritis namun objektif.
Pada akhirnya, diskusi yang muncul dari unggahan media sosial bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, melainkan tanda bahwa warga Jepara semakin peduli pada pembangunan daerahnya sendiri.
Sebab bagi masyarakat, jalan yang mulus bukan hanya soal aspal—tetapi juga soal kepercayaan publik yang ikut dibangun di atasnya.
***
Tim Redaksi.
