Queensha.id – Jepara,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait pelaksanaan program tersebut yang dinilai belum diimbangi pengawasan ketat terhadap kualitas makanan.
Purnomo menyebut polemik pro dan kontra MBG semakin menguat setelah muncul sejumlah laporan dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa dan guru di berbagai daerah. Menurutnya, respons pemerintah terhadap insiden-insiden tersebut belum mencerminkan keseriusan dalam menjamin keamanan pangan bagi peserta didik.
“Program ini seharusnya membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Namun jika pengawasan lemah, yang terjadi justru sebaliknya,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Rabu (11/2/2026).
Sorotan pada Pengawasan dan Respons Pemerintah
Purnomo menilai pemerintah terlalu menonjolkan keberhasilan program dari sisi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi belum maksimal dalam memastikan kualitas makanan yang didistribusikan. Ia menyoroti laporan-laporan mengenai makanan yang diduga tidak layak konsumsi, serta kasus gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap setiap laporan keracunan atau dugaan kelalaian distribusi makanan.
“Keamanan pangan bagi siswa tidak boleh dianggap sebagai risiko yang wajar. Ini menyangkut kesehatan generasi muda,” tegasnya.
Tujuan Program Dinilai Belum Tercapai
Program MBG digagas sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi siswa sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
Namun, Purnomo menilai implementasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan tersebut. Ia menyebut masih adanya laporan siswa mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
“Kalau tujuan awalnya meningkatkan kecerdasan dan kesehatan, maka kualitas dan higienitas makanan harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Minta Evaluasi Menyeluruh
Purnomo mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di sekolah. Ia juga meminta transparansi dalam penanganan setiap kasus yang muncul agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan program berjalan sesuai amanat konstitusi yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan generasi muda. Jika ditemukan kelemahan serius, evaluasi bahkan penghentian sementara program perlu dipertimbangkan sampai standar keamanan terpenuhi.
“Program sebesar ini tidak boleh berjalan setengah matang. Pemerintah harus hadir memastikan setiap anak menerima makanan yang aman dan bergizi,” pungkasnya.
***
Tim Redaksi.
