Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, melontarkan kritik tajam melalui akun media sosialnya. Ia menilai program yang digadang sebagai upaya peningkatan gizi anak itu berpotensi disusupi kepentingan politik dan ekonomi jika tidak diawasi secara ketat.
Dalam unggahannya, Purnomo menyoroti struktur pengelolaan, rantai distribusi anggaran, hingga potensi keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem program tersebut. Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik sebesar MBG harus transparan dan tidak boleh menjadi alat kepentingan segelintir kelompok.
Menurutnya, publik berhak mengawasi penggunaan anggaran negara dan memastikan program benar-benar berdampak pada kesehatan anak, bukan sekadar proyek jangka panjang yang menguntungkan jaringan tertentu.
“Saya tidak menolak program makan bergizi untuk anak-anak. Itu kebutuhan mendesak. Tapi publik juga tidak boleh menutup mata. Jika tata kelola tidak transparan, program sebesar ini bisa berubah arah menjadi mesin politik dan mesin cuan bagi kelompok tertentu,” ujar Purnomo Wardoyo saat dikonfirmasi, Kamis (12/2/2026).
Ia menilai, program nasional yang menyasar jutaan siswa memiliki implikasi sosial dan politik jangka panjang. Karena itu, pengawasan dari masyarakat sipil, media, dan lembaga independen dinilai penting agar pelaksanaan di lapangan tetap sesuai tujuan awal.
“Yang harus dijaga adalah akuntabilitasnya. Jangan sampai rakyat hanya jadi objek, sementara manfaat ekonominya menumpuk di atas. Program negara harus berpihak ke rakyat, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Purnomo juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap kualitas makanan, distribusi anggaran, serta dampak terhadap tenaga pendidik dan sekolah. Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog publik agar kritik dan masukan dapat diakomodasi secara konstruktif.
“Kalau program ini memang murni untuk gizi anak bangsa, maka transparansi dan pengawasan tidak perlu ditakuti. Justru itu yang akan memperkuat kepercayaan publik,” kata dia.
Hingga kini, program MBG masih menjadi perbincangan di berbagai daerah, termasuk Jepara. Sejumlah kalangan mendukung penuh karena dinilai membantu pemenuhan gizi siswa, sementara sebagian lainnya meminta evaluasi menyeluruh agar implementasi di lapangan berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
***
Tim Redaksi.
