 |
| Foto, pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo dikutip dari akun Facebook. |
Queensha.id – Jepara,
Kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, menyampaikan penilaian keras terkait arah kebijakan program nasional tersebut melalui pernyataan di akun media sosial pribadinya.
Menurut Purnomo, program MBG yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi proyek besar yang perlu diawasi secara ketat agar tidak melenceng dari tujuan awal.
Dinilai Berpotensi Jadi Proyek Mercusuar
Purnomo menilai pelaksanaan MBG masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Ia menyebut program berskala nasional dengan anggaran sangat besar harus dibarengi tata kelola yang transparan dan tepat sasaran.
“Program sebesar ini jangan sampai menjadi proyek mercusuar yang menghabiskan anggaran negara tanpa dampak signifikan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tulisnya, Rabu (25/2/2026) di akun Facebook @purnomowardoyo.
Ia mempertanyakan efektivitas distribusi bantuan makanan bergizi jika penerima manfaat tidak sepenuhnya berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan gizi.
Menurutnya, kebijakan sosial idealnya berbasis data kemiskinan yang akurat agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia.
Soroti Besarnya Anggaran Negara
Dalam pernyataannya, Purnomo juga menyinggung besarnya kebutuhan anggaran MBG yang dinilai sangat besar setiap harinya. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan sektor strategis lain.
Ia menilai prioritas anggaran seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap harus menjadi fokus utama negara.
“Rakyat kecil membutuhkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang kuat. Program baru harus melengkapi, bukan justru menggeser kebutuhan dasar tersebut,” ujarnya.
Minta Evaluasi Menyeluruh
Purnomo mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme pengadaan barang dan jasa serta sistem pengawasan program.
Ia juga menyoroti pentingnya independensi lembaga pengawas negara agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan program nasional.
“Evaluasi bukan berarti menolak program, tetapi memastikan kebijakan benar-benar efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan
Menurut Purnomo, program sosial berskala nasional akan selalu mendapat sorotan publik karena menyangkut penggunaan uang rakyat dalam jumlah besar.
Ia berharap pemerintah memperkuat sistem transparansi, membuka data pelaksanaan secara publik, serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Polemik mengenai MBG sendiri masih menjadi perdebatan publik nasional, antara harapan peningkatan gizi masyarakat dan kekhawatiran terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara.
***
Tim Redaksi.
