 |
| Foto, tangkap layar dari unggahan akun Facebook Suara Jepara. |
Queensha.id — Jepara,
Harapan lama para buruh di Kabupaten Jepara akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Jepara memastikan fasilitas penitipan anak (daycare) di lingkungan perusahaan mulai direalisasikan pada tahun 2026.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan pekerja industri, khususnya para ibu pekerja yang selama ini dihadapkan pada dilema antara tanggung jawab pekerjaan dan pengasuhan anak.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo, setelah audiensi bersama perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada Kamis (26/2/2026).
Bagi kalangan buruh, fasilitas daycare bukan sekadar pelengkap perusahaan, melainkan kebutuhan nyata yang selama ini belum terpenuhi.
Perwakilan FSPMI, Yohanes, menyebut keberadaan daycare akan meningkatkan kenyamanan psikologis pekerja sekaligus berdampak pada produktivitas kerja.
Menurutnya, banyak pekerja harus meninggalkan anak di rumah tanpa pengawasan optimal karena tuntutan jam kerja dan lembur di kawasan industri.
Suara harapan juga datang dari Yeni Pujiastuti, pekerja PT Sami, yang mengaku sering menghadapi tekanan batin saat harus meninggalkan anak demi pekerjaan.
Ia menilai keberadaan daycare di perusahaan akan membantu para ibu tetap fokus bekerja tanpa dihantui rasa khawatir terhadap kondisi anak di rumah.
Suara Buruh: Terima Kasih untuk Kebijakan Nyata
Salah satu buruh perempuan di kawasan industri Jepara, Siti Rahmawati (32), menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah daerah terhadap nasib pekerja.
“Selama ini kami bekerja sambil menahan rasa cemas memikirkan anak di rumah. Dengan adanya daycare, kami merasa diperhatikan sebagai manusia, bukan hanya sebagai tenaga kerja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Jepara, Pak Witiarso Utomo, yang benar-benar mendengar suara buruh,” ujarnya, Jum'at (27/2/2026).
Langkah Progresif untuk Dunia Industri Jepara
Program daycare perusahaan dinilai sebagai langkah progresif yang tidak hanya berpihak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan fasilitas ini mulai tersedia secara bertahap di berbagai perusahaan sepanjang tahun 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih humanis: pekerja produktif, keluarga terjaga, dan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman.
Bagi para buruh Jepara, kebijakan ini bukan sekadar program pemerintah, melainkan jawaban atas mimpi panjang untuk bekerja dengan tenang tanpa meninggalkan peran sebagai orang tua.
***
Suara Jepara.
Tim Redaksi.
